“Tidak ada PMD, bahkan dari pusat pun menegaskan tidak ada dana BLT-DD yang dibagikan 380 ribu tersebut, dan dana itupun tidak boleh dibagi-bagi rata. Kami dari dinas DSPMD pun sebelumnya tidak tahu masalah tersebut,” kata Ahmad Haitami, selaku kepala dinas DSPMD,saat ditemui oleh awak media di kantornya, Senin (22/6).
Dikatakannya, pemdes baru saja menyelenggarakan rapat bersama camat dan Kapolsek terkait masalah BLT – DD yang diberikan sebesar Rp. 380 ribu tersebut, dan menyepakati bahwa BLT – DD yang sudah terlanjur diberikan akan ditarik kembali, mulai hari ini. Dia juga menunjukan pesan singkat dengan kepala Desa Gagutur, kepada awak media.
terpisah, Kepala Desa Gagutur, Junianto kepada
1tulah.com mengatakan, pembagian dilakukan karena adanya desakan masyarakat untuk membagikan secara merata BLT – DD. Jadi kami bagikan sesuai kehendak masyarakat, tidak ada niat kami mengurangi hak masyarakat. Dan ternyata hal itu adalah hal yang salah,” kata Kepala Desa Gagutur Junianto di konfirmasi melalui smbungan telpon.
Junianto menyampaikan, akan melakukan musyawarah desa (Musdes) ulang guna mendata kembali masyarakat yang memang benar – benar berhak menerima BLT – DD tersebut sebesar Rp. 600 ribu perbulan.
Ia mengakui adanya kesalahan terkait penyaluran BLT – DD dikarenakan dibagikan secara merata kepada masyarakat desa sehingga tidak sesuai anjuran pemerintah sebesar Rp. 600 ribu perbulan untuk perkepala keluarga.
Postingan viral oleh akun Amie Putri menyampaikan mohon untuk menindaklanjuti permasalahan pembagian BLT – DD di Desa Gaguntur yang hanya dibagikan sebesar Rp. 380 ribu perbulan. yang mana menurut Amie Putri seharusnya dibagikan sebesar Rp. 600 ribu, ramai tanggapan. Termasuk oleh orang nomor dua di Kalteng yaitu Wakil Gubernur Habis Ismail. Dia meminta yang membuat postingan memastikan kebenaran informasi, karena akan menindaklanjuti masalah itu. (ALI)