Megawati Sebut Birokrasi Sudah Rusak, Mahfud MD Minta Persoalan Hukum dan Korupsi Biar Jadi Tugasnya

1TULAH.COM – Mahfud MD, cawapres nomor urut 3 meminta persoalan hukum dan korupsi agar diserahkan menjadi tugasnya jika nantinya pasangan Ganjar-Mahfud menang dalam Pilpres 2024. Ia mengaku sudah membicarakan hal ini sebelumnya bersama pasangannya, Ganjar Pranowo dan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri.

Mahfud MD mengatakan, jika nantinya persoalan tersebut diserahkan kepada dirinya, maka peran Wakil Presiden tidak hanya menjadi ban serep Presiden.

“Intinya saya katakan, saya tidak bisa hanya menjadi ban serep, saya harus punya satu tugas yang jelas, bahwa masalah hukum, pemberantasan korupsi diserahkan ke saya,” ujar Mahfud saat hadir di Mukernas III MUI di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (1/12/2023).

Mahfud menceritakaan saat dirinya diminta untuk menjadi pasangan Ganjar Pranowo sebagai cawapres, ia mengusukan perbaikan persoalan hukum hingga pemberantasan korupsi.

Para pemimpin partai koalasi pasangan nomor urut 3 ini meminta keduanya agar pemberantasan korupsi ditegakkan dan persoalan hukum di perbaiki.

“‘Partai kami ber-empat, Pak Mardiono, saya, Pak Hari Tanoe, Pak Oso ingin hukum ditegakkan, korupsi diberantas, yang sering dilakukan Pak Mahfud selama ini supaya dilanjutkan’ (menirukan Megawati). Itu tugas pokok,” kata Mahfud.

Menkopolhukam ini juga mengatakan bahwa Megawati pernah menyampaikan kepada dirinya kondisi birokrasi sudah mengalami kerusakan, sehingga ia diminta Ketum PDIP itu untu membenahi.

“Bu Mega waktu itu jelas mengatakan, Pak Mahfud sekarang ini birokrasi kita sudah rusak, ‘dikira saya enggak tahu mereka korupsi, tahu. Aparat penegak hukum, polisi, seperti itu, pengadilan seperti itu, Pak Mahfud benahi ini jadi Cawapres,” tuturnya.

Mahfud lantas berbicara kepada Megawati dengan memintanya untuk dibukakan akses tugas Menkopolhukam kepada Wakil Presiden, agar nantinya Menkopolhukam berada di bawah kendali Wakil Presiden.

“Sehingga saya bisa melanjutkan karena saya sudah tahu, masalah-masalah penegakan hukum di situ. ‘Oh iya, silakan’,” kata Mahfud.

Mahfud melanjutkan, untuk itu saat nanti dirinya terpilih menjadi Wakil Presiden tidak hanya menjadi ban serep Presiden. Karena Ia memikiki tugas yang jelas yakni membenahi persoalan hukum serta pemberantasan korupsi.

“Oke, karena itu selama ini itu tugasnya Jaksa Agung, Polisi dan sebagainya dikoordinir oleh Menkopolhukam. Nah wapres enggak ada akses langsung ke situ, selama ini enggak punya akses, kalau saya ke wapres ini berikan ke saya, kewenangan,” kata Mahfud menirukan percakapannya dengan Megawtai.

Terkait hal tersebut, dikatakan oleh Mahfud bahwa Megawati dan Ganjar setuju dengan permintaannya itu.

“Setuju, bu Mega setuju, saya bicara Mas Ganjar. Malah bagus. Jadi insya allah nanti tidak akan terjadi sekedar cadagangan, hanya upacara-upcara seperti itu, saya kira mubazir,” pungkasnya.

Penulis : Wanda Hanifah Pramono

Sumber Berita : Suara.com