Pemkab Asahan Selenggarakan FGD Pencegahan Korupsi

- Jurnalis

Rabu, 22 Maret 2023 - 06:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Focus group discussion (FGD), dalam rangka pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan melalui MCP - KPK Tahun 2023 di Aula Singapore City Land Hotel, Selasa (21/3/2023). Foto:Irwan/1tulah.com

Focus group discussion (FGD), dalam rangka pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan melalui MCP - KPK Tahun 2023 di Aula Singapore City Land Hotel, Selasa (21/3/2023). Foto:Irwan/1tulah.com

1tulah.com, ASAHAN-Bupati Asahan H. Surya, BSc diwakili oleh Sekda Drs. John Hardi Nasution, M.Si membuka Focus group discussion (FGD), dalam rangka pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan melalui MCP – KPK Tahun 2023 di Aula Singapore City Land Hotel, Selasa (21/3/2023).

Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kadis Perpustakaan, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, serta tamu undangan lainnya.

Dalam laporannya, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kasian menyampaikan, acara ini sebagai tindak lanjut komitmen Pemkab Asahan, dalam rangka pencegahan korupsi melalui Monitoring Coruption For Prevention (MCP) KPK-RI, khusus untuk area intervensi pengadaan barang dan jasa.

Baca Juga :  Bunda PAUD Barsel Hj. Permana Sari Tekankan Pentingnya Fondasi Emas Anak di Usia Dini

Kasian juga mengatakan notulensi dan hasil Focus Group Discussion (FGD) nantinya, akan disampaikan kepada masing masing OPD dan instansi terkait lainnya, dengan MCP-KPK RI untuk ditindaklanjuti, sebagai hasil rekomendasi untuk bahan penilaian percepatan pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah melalui MCP – KPK RI.

Sementara itu, Bupati Asahan dalam sambutannya yang disampaikan Sekda Drs. John Hardi Nasution, M.Si berharap melalui kegiatan ini nantinya, hasil Focus Group Discussion dapat memberikan kontribusi positif, serta memberikan hasil penilaian yang signifikan, dalam komitmen bersama untuk mencegah korupsi melalui monitoring Coruption For Prevention (MCP) yang diinisasi oleh KPK RI, Kementerian dalam Negeri dan BPKB secara totalitas.

Baca Juga :  Pendaftaran MagangHub 2026 Batch 3 Ditutup Rabu 4 November, Kemnaker Imbau Segera Daftar

Sekda juga mengharapkan kegiatan seperti ini dapat meningkatkan koordinasi antar OPD sebagai stakeholder, sehingga tugas – tugas yang diamanahkan dapat segera terselesaikan, sesuai target kinerja dengan tetap mengedepankan 3T (Tertib Administrasi, Tertib Anggaran dan Tertib dalam bertugas).(Irwan)

 

Berita Terkait

Ketum Golkar Bahlil Lahadalia Bantah Tudingan Penyadapan Presiden Prabowo, Ancam Somasi 3×24 Jam
Mengenal Sistem LIMS, Teknologi Sadap Telekomunikasi di Skandal Penyadapan Presiden Prabowo
Status Istri Siri Disudutkan, Kemen PPPA Tegaskan Korban Pembunuhan Madiun Berhak Atas Keadilan
Heriyus Dorong Pejabat Mura Berinovasi dan Adaptif
Tim SAR Gabungan Berhasil Evakuasi Serda Heri, Kru Terakhir Helikopter MI-17 yang Jatuh di Seruyan
Komnas HAM Nilai Penegakan Hukum Karhutla Belum Berpihak pada Masyarakat Terdampak
Isu Penyadapan Presiden Prabowo: Seskab Teddy Indra Wijaya Dikabarkan Sempat Diperiksa POM TNI
Bareskrim Tetapkan Anggota Polri Berinisial SU Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Apa Perannya dalam Kasus Ini?
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 15:09 WIB

Ketum Golkar Bahlil Lahadalia Bantah Tudingan Penyadapan Presiden Prabowo, Ancam Somasi 3×24 Jam

Sabtu, 7 November 2026 - 07:30 WIB

Mengenal Sistem LIMS, Teknologi Sadap Telekomunikasi di Skandal Penyadapan Presiden Prabowo

Jumat, 6 November 2026 - 16:39 WIB

Status Istri Siri Disudutkan, Kemen PPPA Tegaskan Korban Pembunuhan Madiun Berhak Atas Keadilan

Jumat, 6 November 2026 - 14:38 WIB

Heriyus Dorong Pejabat Mura Berinovasi dan Adaptif

Jumat, 6 November 2026 - 14:22 WIB

Tim SAR Gabungan Berhasil Evakuasi Serda Heri, Kru Terakhir Helikopter MI-17 yang Jatuh di Seruyan

Jumat, 6 November 2026 - 12:50 WIB

Komnas HAM Nilai Penegakan Hukum Karhutla Belum Berpihak pada Masyarakat Terdampak

Jumat, 6 November 2026 - 06:51 WIB

Isu Penyadapan Presiden Prabowo: Seskab Teddy Indra Wijaya Dikabarkan Sempat Diperiksa POM TNI

Jumat, 6 November 2026 - 06:42 WIB

Bareskrim Tetapkan Anggota Polri Berinisial SU Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Apa Perannya dalam Kasus Ini?

Berita Terbaru