Melalui Program Humanis, Rutan Buntok Komitmen Penuhi Hak WBP

1tulah.com, BUNTOK-Dalam upaya memenuhi hak seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II Buntok, Kabupaten Barito Selatan (Barsel), melakukan pendekatan secara individu melalui program-program yang humanis.

“Melalui Program ini, kami bisa berkomunikasi secara langsung perindividu kepada WBP, agar terjalin hubungan silaturahim, antara orang yang membina dan dibina, artinya bagaimana memanusiakan manusia,” ujar Sinardi, Kepala Rutan Kelas II Buntok kepada wartawan saat diwawancarai di kantornya, Rabu (22/2/2023).

Ia menyampaikan, hal tersebut juga berdasarkan sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pada UU No. 22 tahun 2022, yang mengatur tentang pemberian hak terhadap WBP.

Salah satunya ialah mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi.   “Sebab warga binaan mendapatkan hak pembinaan dengan dua kategori, yaitu, hak dasar dan integrasi,” ucapnya.

Ia mengatakan, hak dasar bagi WBP adalah berhak mendapatkan makanan, air minum yang cukup, penerangan, kecukupan air bersih/sanitasi, dan sirkulasi udara, serta pakaian.

Sedangkan, lanjutnya, hak integrasi adalah, warga binaan berhak mendapatkan remisi, asimilasi, cuti bersyarat, tetapi untuk mendapatkan hak tersebut mereka harus bersyarat dengan berkelakuan baik.

Ia menambahkan, selama ini pihaknya sudah memenuhi hak dasar para WBP, seperti memberikan pembinaan kepribadian, misalnya bimbingan keagamaan, kunjungan keluarga, kunjungan penasehat hukum, layanan kesehatan, memberikan makan dan minum yang layak.

Lebih lanjut Sinardi menerangkan, sedangkan hak integrasi, seperti untuk mendapatkan remisi WBP yang dipidana sekian tahun, harus menjalani hukuman minimal 6 bulan, dan tidak mempunyai catatan buruk.

“Sedangkan untuk Asimilasi, WBP harus seperdua masa pidana dan mendapatkan jaminan dari keluarga, maka semua warga binaan bisa mendapatkan semua hak tersebut setelah semua syarat terpenuhi,” terang pria kelahiran Bone Provinsi Sulawesi Selatan ini.

Ia menuturkan, langkah progresif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan dengan menjalankan program humanis ini, dengan harapan petugas pemasyarakatan dapat menjadi penegak, dari pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

“Karena kami miliki kewajiban untuk memberikan pengayoman kepada WBP, dimulai dengan pemenuhan hak-hak dasar, dan melaksanakan tugas serta fungsi kita dengan prinsip yang lebih humanis,” kata Sinardi. (Alifansyah)