Pemprov Kalteng Perkuat Pengendalian Inflasi dan Kawal Penetapan UMP 2027

- Jurnalis

Senin, 16 November 2026 - 17:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan penetapan upah minimum 2027 secara virtual dari Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (16/11/26).

Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan penetapan upah minimum 2027 secara virtual dari Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (16/11/26).

1TULAH.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mempersiapkan penetapan upah minimum tahun 2027. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi penetapan upah minimum 2027, perlindungan sosial, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (16 November 2026), Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, hadir mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Dalam arahannya, Tito menekankan pentingnya menjaga situasi yang kondusif selama proses penetapan upah minimum tahun 2027 melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha.

Menurutnya, penetapan upah minimum harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi dialog secara konstruktif agar proses penetapan berjalan lancar dan tidak menimbulkan perselisihan hubungan industrial.

Baca Juga :  Pemprov Kalteng Perkuat Karakter Pemuda, Ajak Generasi Muda Bijak Bermedia Digital

Tito juga mengingatkan pemerintah daerah agar mematuhi jadwal penetapan upah minimum yang telah ditentukan. Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027 ditargetkan ditetapkan paling lambat 21 November 2026. Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) diberikan batas waktu hingga 25 November 2026.

Apabila pemerintah kabupaten dan kota belum menetapkan UMK maupun UMSK hingga batas waktu tersebut, gubernur dapat mengambil alih proses penetapannya sesuai ketentuan yang berlaku. Kementerian Dalam Negeri juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memantau pelaksanaan kebijakan upah minimum di seluruh daerah.

Menanggapi arahan tersebut, Yuas Elko menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah siap menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait penetapan UMP dan UMSP Tahun 2027. Pemerintah kabupaten dan kota juga diharapkan dapat melaksanakan proses penetapan UMK sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain membahas kebijakan ketenagakerjaan, rapat koordinasi turut menyoroti perkembangan harga sejumlah komoditas pangan di Kalimantan Tengah. Berdasarkan pemaparan Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa komoditas yang perlu mendapat perhatian dalam pemantauan Indeks Perkembangan Harga (IPH) meliputi daging ayam ras, cabai rawit, dan minyak goreng.

Baca Juga :  Pemprov Kalteng Raih Indonesia Kita Awards 2026, Edy Pratowo Terima Penghargaan Pelopor Transformasi Pelayanan Publik

Yuas menjelaskan bahwa perubahan harga komoditas tersebut perlu dipantau secara berkala karena dapat mengalami fluktuasi setiap pekan. Langkah pemantauan diperlukan sebagai upaya antisipasi terhadap potensi kenaikan harga yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bahan pokok, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Selain daging ayam ras, cabai rawit, dan minyak goreng, komoditas daging sapi juga perlu menjadi perhatian karena berpotensi mengalami kenaikan harga.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait dapat terus ditingkatkan untuk memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar, ketersediaan pasokan tetap mencukupi, serta harga kebutuhan pokok dapat dijangkau masyarakat.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas inflasi, mengawal penetapan upah minimum tahun 2027, serta memperkuat perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu menjaga stabilitas perekonomian daerah sekaligus menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha.(*)

Penulis : Hewu

Editor : Apri

Berita Terkait

Pemprov Kalteng Salurkan 17.600 Paket Bantuan Pangan untuk Warga Terdampak Karhutla di Kotim
Pemprov Kalteng Salurkan 15.293 Paket Bantuan Pangan untuk Warga Terdampak Karhutla di Katingan
Borneo DECAFEST 2026 Perkuat Ekonomi Digital dan Inovasi Pelayanan di Kalteng
Pemprov Kalteng Tegaskan Penanganan Karhutla Prioritaskan Keselamatan Masyarakat dan Perlindungan HAM
Pemprov Kalteng Perkuat Karakter Pemuda, Ajak Generasi Muda Bijak Bermedia Digital
Pemprov Kalteng Raih Indonesia Kita Awards 2026, Edy Pratowo Terima Penghargaan Pelopor Transformasi Pelayanan Publik
Peringati Hari Pahlawan 2026, Pemprov Kalteng Ajak ASN Perkuat Semangat Pengabdian
Diskominfosantik Kalteng Fasilitasi Pembentukan CSIRT, Perkuat Keamanan Siber Pemerintah Daerah

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 17:45 WIB

Pemprov Kalteng Perkuat Pengendalian Inflasi dan Kawal Penetapan UMP 2027

Senin, 16 November 2026 - 17:34 WIB

Pemprov Kalteng Salurkan 17.600 Paket Bantuan Pangan untuk Warga Terdampak Karhutla di Kotim

Senin, 16 November 2026 - 17:24 WIB

Pemprov Kalteng Salurkan 15.293 Paket Bantuan Pangan untuk Warga Terdampak Karhutla di Katingan

Sabtu, 14 November 2026 - 10:58 WIB

Borneo DECAFEST 2026 Perkuat Ekonomi Digital dan Inovasi Pelayanan di Kalteng

Rabu, 11 November 2026 - 20:45 WIB

Pemprov Kalteng Tegaskan Penanganan Karhutla Prioritaskan Keselamatan Masyarakat dan Perlindungan HAM

Rabu, 11 November 2026 - 20:32 WIB

Pemprov Kalteng Perkuat Karakter Pemuda, Ajak Generasi Muda Bijak Bermedia Digital

Rabu, 11 November 2026 - 16:27 WIB

Pemprov Kalteng Raih Indonesia Kita Awards 2026, Edy Pratowo Terima Penghargaan Pelopor Transformasi Pelayanan Publik

Rabu, 11 November 2026 - 16:20 WIB

Peringati Hari Pahlawan 2026, Pemprov Kalteng Ajak ASN Perkuat Semangat Pengabdian

Berita Terbaru