Pemkab Mura Perkuat Sinergi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Produk Hukum

1tulah.com, PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) terus memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam penyusunan produk hukum daerah melalui harmonisasi tujuh rancangan peraturan kepala daerah (Raperkada). Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap regulasi yang disusun memiliki landasan hukum yang kuat, berkualitas, serta sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Kegiatan harmonisasi dilaksanakan di Aula Kahayan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (11/11/2026). Bupati Murung Raya dalam kegiatan tersebut diwakili Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Rahmat K. Tambunan.

Kegiatan ini turut melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Bagian Organisasi Setda.

Adapun tujuh rancangan regulasi yang dibahas mencakup pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), serta pedoman pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Selain itu, harmonisasi juga membahas perubahan standar harga satuan barang dan jasa serta standar biaya Tahun Anggaran 2026, tata cara pengelolaan belanja tidak terduga, pedoman kerja sama publikasi pemerintah daerah dengan media massa, serta pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan tersebut, Rahmat K. Tambunan menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan produk hukum memiliki landasan hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurutnya, koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah sangat diperlukan dalam proses penyusunan regulasi agar setiap ketentuan memiliki kejelasan substansi, kepastian hukum, dan dapat diterapkan secara efektif.

Melalui harmonisasi ini, setiap rancangan peraturan ditelaah dari aspek substansi, teknik penyusunan, serta kesesuaian kewenangan pemerintah daerah sebelum memasuki tahapan pembentukan selanjutnya.

Pemkab Murung Raya berharap sinergi yang terbangun dalam proses penyusunan produk hukum tersebut dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, tertib, dan implementatif. Dengan demikian, produk hukum daerah dapat menjadi pedoman dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Sur)