Opini WTP Kembali Diraih, DPRD Kapuas Terima Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025

Dalam rapat tersebut, Bupati Kapuas menyampaikan pidato pengantar terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Dokumen tersebut menjadi bahan bagi DPRD untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap pelaksanaan anggaran selama satu tahun sebelumnya.

Ketua DPRD Kapuas, Ardiansah, mengatakan penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD merupakan bagian penting dalam proses pengawasan dan pembahasan pengelolaan keuangan daerah.

“Rapat paripurna ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025,” ujar Ardiansah.

Ia menjelaskan, DPRD selanjutnya akan mencermati berbagai laporan terkait realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, termasuk capaian program pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah.

Pembahasan tersebut diharapkan dapat memastikan penggunaan anggaran benar-benar berjalan sesuai perencanaan, ketentuan perundang-undangan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno menyampaikan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025 telah menjalani pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil pemeriksaan tersebut kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Menurut Wiyatno, capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga pengelolaan keuangan agar tetap transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selanjutnya akan dibahas DPRD sesuai tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan sebelum memasuki proses evaluasi serta pengambilan keputusan.(*)

Penulis : Yehezkiel

Editor : Dadang Hardiwan