Pemprov Kalteng dan DPRD Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025, Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah

- Jurnalis

Selasa, 14 Juli 2026 - 19:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden menghadiri rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Senin, (13/7/26)

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden menghadiri rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Senin, (13/7/26)

1tulah.com, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Tengah, yang dihadiri Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (13 Juli 2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Riska Agustin dan diikuti anggota Badan Anggaran DPRD, jajaran TAPD, kepala perangkat daerah, serta unsur terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Riska Agustin menegaskan bahwa pembahasan Pertanggungjawaban APBD Kalteng 2025 merupakan tahapan penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan, sebelum pembahasan di Badan Anggaran, DPRD melalui Komisi I, II, III, dan IV telah melaksanakan rapat kerja bersama perangkat daerah mitra kerja pada 8–10 Juli 2026 guna memperdalam substansi laporan pertanggungjawaban APBD serta menelaah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca Juga :  Pemprov Kalteng Dorong Palangka Raya Jadi Percontohan Tata Kelola Pemerintahan Antikorupsi

“Berbagai hasil pembahasan komisi menjadi bahan penting dalam proses pendalaman oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah guna menghasilkan evaluasi yang komprehensif terhadap pelaksanaan APBD,” ujarnya.

DPRD Soroti Penguatan Fiskal Daerah

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Habib Sayid Abdurrahman menyampaikan hasil kompilasi pembahasan dari seluruh komisi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, secara umum pelaksanaan APBD telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, masih terdapat sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

Beberapa di antaranya adalah tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, peningkatan kualitas perencanaan fiskal, optimalisasi pengelolaan aset daerah, efektivitas pemanfaatan dana transfer, serta penguatan sistem pengendalian internal dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Pemprov Siap Tindak Lanjuti Masukan DPRD

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Pj. Sekda Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden menyampaikan apresiasi atas rekomendasi yang diberikan DPRD sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Linae, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan menindaklanjuti seluruh masukan tersebut bersama perangkat daerah terkait.

Baca Juga :  Pemprov Kalteng Perkuat Pengendalian Inflasi dan Kawal Penetapan UMP 2027

“Kami telah menyimak berbagai masukan yang disampaikan dan akan menindaklanjutinya bersama perangkat daerah terkait. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya melakukan berbagai langkah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, memperkuat kualitas perencanaan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Linae.

Pemprov Perkuat Ketahanan Fiskal

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah Syahfiri menjelaskan bahwa dinamika fiskal sepanjang Tahun Anggaran 2025 dipengaruhi tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer pemerintah pusat, termasuk keterlambatan penyaluran sebagian dana transfer yang berdampak terhadap pengelolaan kas daerah.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai langkah perbaikan melalui penyusunan perencanaan pendapatan yang lebih realistis, penguatan pengelolaan kas daerah, serta optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat ketahanan fiskal.

Melalui pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama DPRD berkomitmen memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.(*)

Penulis : Hewu

Berita Terkait

HUT ke-55 KORPRI, Gubernur Agustiar Sabran Ajak ASN dan Masyarakat Perkuat Kebersamaan
Pemprov Kalteng Sinkronkan Revisi RTRW Seruyan, Perkuat Keselarasan Tata Ruang Daerah
Pemprov Kalteng Dorong Generasi Muda Lestarikan Bahasa Daerah melalui FTBI 2026
Jelang Nataru 2026, Pemprov Kalteng Perkuat Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Harga Pangan
Pemprov Kalteng Dorong Palangka Raya Jadi Percontohan Tata Kelola Pemerintahan Antikorupsi
Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Dorong Percepatan Realisasi Anggaran 2026
Pemprov Kalteng Perkuat Pengendalian Inflasi dan Kawal Penetapan UMP 2027
Borneo DECAFEST 2026 Perkuat Ekonomi Digital dan Inovasi Pelayanan di Kalteng

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 17:37 WIB

HUT ke-55 KORPRI, Gubernur Agustiar Sabran Ajak ASN dan Masyarakat Perkuat Kebersamaan

Kamis, 19 November 2026 - 22:26 WIB

Pemprov Kalteng Sinkronkan Revisi RTRW Seruyan, Perkuat Keselarasan Tata Ruang Daerah

Kamis, 19 November 2026 - 22:01 WIB

Pemprov Kalteng Dorong Generasi Muda Lestarikan Bahasa Daerah melalui FTBI 2026

Kamis, 19 November 2026 - 21:49 WIB

Jelang Nataru 2026, Pemprov Kalteng Perkuat Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Harga Pangan

Kamis, 19 November 2026 - 15:44 WIB

Pemprov Kalteng Dorong Palangka Raya Jadi Percontohan Tata Kelola Pemerintahan Antikorupsi

Selasa, 17 November 2026 - 21:14 WIB

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Dorong Percepatan Realisasi Anggaran 2026

Senin, 16 November 2026 - 17:45 WIB

Pemprov Kalteng Perkuat Pengendalian Inflasi dan Kawal Penetapan UMP 2027

Sabtu, 14 November 2026 - 10:58 WIB

Borneo DECAFEST 2026 Perkuat Ekonomi Digital dan Inovasi Pelayanan di Kalteng

Berita Terbaru

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara, Dr. H. Tajeri, S.E., M.M., S.H., M.H.

DPRD BARUT

Tajeri Dukung Razia Narkoba Rutin dan Berkelanjutan di Lapas

Jumat, 20 Nov 2026 - 18:11 WIB