Pemkab Murung Raya Serahkan KUA-PPAS APBD 2027, Fokus pada Peningkatan PAD dan Kesejahteraan Masyarakat

1tulah.com, PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya secara resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-7 DPRD Kabupaten Murung Raya Masa Sidang II yang digelar di Gedung DPRD Murung Raya, Senin (13/7/2026).

Rapat paripurna dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Murung Raya, Sarwo Mintarjo, yang mewakili Bupati Murung Raya Heriyus. Turut hadir Ketua DPRD Murung Raya Rumiadi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, para asisten Setda, kepala perangkat daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan.

Dalam pidato Bupati yang dibacakan Sarwo Mintarjo, disampaikan bahwa dokumen KUA-PPAS merupakan landasan strategis dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Penyusunannya mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, serta prioritas pembangunan Kabupaten Murung Raya.

Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa kebijakan anggaran tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi Pemkab Murung Raya Serahkan KUA-PPAS APBD 2027, Fokus pada Peningkatan PAD dan Kesejahteraan Masyarakat

“Dalam dokumen tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah fokus utama kebijakan anggaran, antara lain optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta peningkatan kualitas belanja pada sektor-sektor prioritas,” ungkapnya.

Sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, hingga program-program yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Setelah disampaikan dalam rapat paripurna, dokumen KUA-PPAS selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Murung Raya. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Melalui pembahasan bersama legislatif, diharapkan kebijakan anggaran yang dihasilkan dapat disusun secara transparan, akuntabel, dan efektif dalam mendukung percepatan pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (Sur)