Percepat Rumah Rakyat, Menteri Maruarar Sirait Gandeng Astra Bangun 1.000 Unit Rusun

- Jurnalis

Selasa, 7 April 2026 - 08:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto udara kompleks perumahan KPR subsidi di Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin (17/11/2025). [ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc]

Foto udara kompleks perumahan KPR subsidi di Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin (17/11/2025). [ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc]

1TULAH.COM-Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus tancap gas dalam merealisasikan program hunian layak bagi masyarakat.

Melalui kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah kini mengedepankan skema gotong royong lintas sektor untuk mempercepat pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa dukungan penuh dari Presiden Prabowo menjadi motor utama dalam percepatan program perumahan rakyat ini. Hal tersebut disampaikan usai melakukan rapat terbatas di Istana Kepresidenan.

“Barusan kami rapat bersama Bapak Presiden, dan ada dukungan luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat,” ujar pria yang akrab disapa Ara tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Optimalisasi Lahan BUMN di Lokasi Strategis

Salah satu strategi utama yang diusung Menteri Ara adalah pemanfaatan aset negara yang selama ini kurang optimal. Pemerintah memprioritaskan penggunaan lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di lokasi strategis namun belum tergarap maksimal.

Baca Juga :  Usulan Harta Pejabat Tak Terlapor LHKPN Dirampas Negara: Langkah Tegas atau Melanggar Hukum?

Fokus utama saat ini adalah lahan di bantaran rel kereta api yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Dengan memanfaatkan lahan-lahan tersebut, diharapkan pembangunan hunian vertikal atau rumah susun dapat dilakukan di pusat-pusat aktivitas ekonomi, sehingga memudahkan mobilisasi masyarakat MBR.

Kolaborasi Sektor Swasta: Komitmen Astra Bangun 1.000 Unit

Selain mengandalkan aset negara, pemerintah juga membuka pintu lebar bagi sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Skema unik “Gotong Royong” ini mulai membuahkan hasil nyata.

Salah satu komitmen besar datang dari PT Astra, yang telah menyatakan kesiapannya untuk membangun 1.000 unit rumah susun. Dalam kolaborasi ini, pembagian peran dilakukan secara jelas:

  1. Pemerintah: Menyiapkan lahan strategis.

  2. Sektor Swasta (Astra): Bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya dan proses pembangunan.

  3. Hibah ke Negara: Setelah selesai dibangun, aset tersebut akan diserahkan kepada negara untuk dikelola bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Jadi, lahannya akan kami siapkan, kemudian yang membangun nanti Astra, dan setelah itu diserahkan kepada negara,” jelas Ara.

Baca Juga :  DPD PAN Mura ‘Serbu’ CFD Puruk Cahu, Warga Rebutan Masker dan Vitamin C Gratis

Skema Pembiayaan: Sinergi APBN, Danantara, dan Yayasan

Menteri Ara menekankan bahwa kunci dari keberhasilan program pembangunan perumahan secara masif dan berkelanjutan adalah sinergi. Ia menyebutkan bahwa sumber pendanaan tidak hanya terpaku pada satu pintu, melainkan melibatkan berbagai instrumen keuangan.

“Gotong royong terjadi, ada APBN, ada Danantara, juga ada swasta dan yayasan, agar bisa bekerja dengan cepat,” kata Ara.

Keterlibatan Badan Pengelola Investasi Danantara serta berbagai yayasan diharapkan mampu menutup celah pembiayaan yang selama ini menjadi kendala dalam program perumahan nasional. Dengan keterlibatan banyak pihak, target pembangunan jutaan rumah per tahun di masa pemerintahan Prabowo-Gibran optimis dapat tercapai lebih cepat.

Melalui langkah nyata ini, pemerintah berharap masalah backlog perumahan di Indonesia dapat teratasi secara bertahap, sekaligus memastikan bahwa rakyat kecil memiliki akses terhadap hunian yang layak, sehat, dan terjangkau. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Kalteng Mulai Hujan, Relawan Karhutla Palangka Raya Tetap Waswas Sisa Titik Api
Pajak Pembalut 11 Persen Tuai Kritik: Dinilai Bebani Kebutuhan Dasar Perempuan
Suket Ijazah Wapres Gibran Tak Sah, PDIP Mulai Jajaki Hak Angket Lintas Fraksi
Desakan Sanksi Terberat untuk Korporasi Penyebab Karhutla
DPRD Kalteng Gelar Paripurna Reses: Soroti Aspirasi Dapil dan Penanganan Karhutla Gambut
LBH Yogyakarta Terima 48 Aduan Pengangkapan Sewenang-wenang dan Massa Hilang Pasca-Ricuh Demo Malioboro
Viral Wartawan Wanita Dihalau Polisi di Bundaran HI, Polda Metro Akui Petugas Kurang Paham
Pemprov Kalteng Matangkan Ranperda RPPLH untuk Perkuat Perlindungan Lingkungan Berkelanjutan
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 12:49 WIB

Kalteng Mulai Hujan, Relawan Karhutla Palangka Raya Tetap Waswas Sisa Titik Api

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 11:18 WIB

Pajak Pembalut 11 Persen Tuai Kritik: Dinilai Bebani Kebutuhan Dasar Perempuan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 11:11 WIB

Suket Ijazah Wapres Gibran Tak Sah, PDIP Mulai Jajaki Hak Angket Lintas Fraksi

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 06:07 WIB

Desakan Sanksi Terberat untuk Korporasi Penyebab Karhutla

Jumat, 30 Oktober 2026 - 07:13 WIB

DPRD Kalteng Gelar Paripurna Reses: Soroti Aspirasi Dapil dan Penanganan Karhutla Gambut

Jumat, 30 Oktober 2026 - 07:05 WIB

LBH Yogyakarta Terima 48 Aduan Pengangkapan Sewenang-wenang dan Massa Hilang Pasca-Ricuh Demo Malioboro

Kamis, 29 Oktober 2026 - 14:36 WIB

Viral Wartawan Wanita Dihalau Polisi di Bundaran HI, Polda Metro Akui Petugas Kurang Paham

Kamis, 29 Oktober 2026 - 13:46 WIB

Pemprov Kalteng Matangkan Ranperda RPPLH untuk Perkuat Perlindungan Lingkungan Berkelanjutan

Berita Terbaru

Ilustrasi Karhutla Kalimantan (unsplash.com/Matt Howard)

Berita

Desakan Sanksi Terberat untuk Korporasi Penyebab Karhutla

Sabtu, 31 Okt 2026 - 06:07 WIB