Home / Berita / Metrokrim / Nasional

Ironi Sektor Pendidikan: Masuk 5 Besar Wilayah Rawan Korupsi di Tengah Anggaran Fantastis

Admin1 - Jurnalis

Sabtu, 3 Januari 2026 - 06:40 WIB

URL berhasil dicopy

Ilustrasi korupsi pendidikan. (Suara.com)

1TULAH.COM-Pendidikan kerap diagungkan sebagai fondasi utama masa depan bangsa. Namun, di balik visi mulia tersebut, terdapat kenyataan pahit yang terus menggerogoti: korupsi.

Sektor yang seharusnya menjadi teladan integritas bagi anak-anak bangsa justru berulang kali masuk dalam “daftar merah” praktik rasuah di Indonesia.

Berdasarkan data terbaru dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, pendidikan secara konsisten berada di lingkaran lima besar sektor paling rawan korupsi, bersanding dengan sektor strategis lainnya seperti sumber daya alam dan keuangan.

Pendidikan dalam Lingkaran Lima Besar Sektor Korup

Sepanjang tahun 2024 hingga awal 2026, tren korupsi di dunia pendidikan menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Peneliti ICW, Almas Sjafrina, mengungkapkan bahwa sektor ini nyaris tak pernah keluar dari lima besar sektor dengan kasus korupsi tertinggi.

Catatan Kasus 2024: Terdapat 25 kasus korupsi dengan 60 tersangka.
Kerugian Negara: Mencapai Rp105 miliar.
Tren Penurunan Semu: Meskipun jumlah kasus secara administratif menurun di bawah 50% dibandingkan tahun sebelumnya, ICW menegaskan ini bukan berarti praktik korupsi berkurang.

“Kami melihat sebenarnya bukan korupsi sektor pendidikan yang turun, tetapi kinerja penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum,” tegas Almas dalam konferensi pers Rapor Pendidikan 2025 (30/12/2025).

Celah Baru: Dari Petty Corruption hingga Proyek Raksasa

Penurunan angka kasus justru dicurigai sebagai indikasi semakin lihainya para pelaku dalam menyembunyikan jejak. Saat ini, muncul celah-celah baru baik dalam skala kecil maupun besar:

Petty Corruption (Korupsi Skala Kecil): Berupa pungutan liar (pungli) di tingkat sekolah yang langsung membebani orang tua siswa.
Markup Pengadaan: Modus klasik di mana penyedia barang dan pihak sekolah “main mata” untuk menggelembungkan harga, seperti yang diduga terjadi pada kasus pengadaan Chromebook.
Penyalahgunaan Anggaran: Manipulasi dana bantuan atau proyek infrastruktur pendidikan di daerah-daerah.

Sorotan Tajam: Anggaran Jumbo Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Salah satu titik krusial yang menjadi perhatian di tahun 2026 adalah program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini memiliki target ambisius namun menyimpan risiko korupsi yang masif akibat anggaran yang melonjak tajam.

Tahun	Target Penerima	Alokasi Anggaran
2025	19,47 Juta	Rp71 Triliun
2026	82,9 Juta	Rp335 Triliun

Risiko Patronase dan Konflik Kepentingan

Peneliti ICW, Wana Alamsyah, menyoroti minimnya transparansi dalam implementasi MBG selama 10 bulan terakhir. Ada kekhawatiran program ini dieksploitasi sebagai alat politik patronase.

Temuan: Adanya keterkaitan yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan tokoh politik, unsur militer, hingga aparat penegak hukum.
Dampak: Program berisiko lebih menguntungkan jejaring pendukung politik tertentu daripada memberikan manfaat gizi murni bagi publik.

Mengapa Korupsi Pendidikan Sulit Diberantas?

Menurut Zaenur Rohman (Pukat UGM) dan Yudi Purnomo Harahap (Mantan Penyidik KPK), ada beberapa faktor utama yang melanggengkan korupsi di sektor ini:

Besarnya Anggaran: Secara teori, di mana ada anggaran besar (seperti mandat 20% APBN untuk pendidikan), di situ potensi penyimpangan meningkat.
Lemahnya Pengawasan: Peran Inspektorat Jenderal dan komite sekolah dinilai belum optimal dalam membendung niat jahat pengelola dana.
Distribusi Dana yang Luas: Dana pendidikan mengalir hingga ke unit terkecil di daerah, sehingga sulit untuk diawasi secara terpusat tanpa sistem yang kedap bocor.

Solusi ke Depan: Integritas dan Efek Jera

Yudi Purnomo menekankan bahwa korupsi terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Solusi jangka panjang tidak bisa hanya mengandalkan sosialisasi nilai antikorupsi di sekolah.

Penguatan E-Katalog: Menutup celah pertemuan fisik antara penyedia dan pembeli.
Transparansi Data: Membuka akses publik terhadap rincian anggaran program besar seperti MBG.
Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di dunia pendidikan untuk mengembalikan marwah sektor ini sebagai kawah candradimuka calon pemimpin bangsa.

Korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar pencurian uang negara, melainkan pencurian masa depan generasi muda. Tanpa pengawasan ketat terhadap anggaran jumbo dan transparansi penuh pada program strategis, cita-cita Indonesia Emas bisa terhambat oleh praktik rasuah yang sistemik. (Sumber:Suara.com)