AWAS! Dapur MBG Terancam Dibekukan Jika Lewat Batas Waktu Pendaftaran SLHS BGN

1TULAH.COM-Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, melontarkan peringatan keras kepada seluruh pekerja dan relawan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia menekankan pentingnya pengelolaan fasilitas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pentingnya Kepatuhan SOP Demi Keamanan Pangan

Dalam acara Koordinasi dan Evaluasi Program BGN yang diadakan di Hotel Aston Cirebon pada Minggu, 7 Desember 2025, Nanik Sudaryati Deyang menyoroti aspek krusial dari operasional dapur MBG: kepatuhan terhadap SOP.

Menjaga fasilitas sesuai standar bukan hanya soal administrasi, tetapi merupakan kunci utama untuk menghindari insiden keamanan pangan. Kualitas makanan yang disajikan harus selalu terjaga, mengingat program MBG menyasar kelompok yang membutuhkan gizi optimal.

“Hal itu penting agar dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) selalu terjaga kualitasnya, sehingga terhindar dari kemungkinan insiden keamanan pangan,” tegas Nanik.

Insentif Fasilitas SPPG Rp 6 Juta: Kompensasi Kesiapsiagaan

Nanik secara spesifik mengingatkan bahwa setiap SPPG telah diberikan insentif fasilitas sebesar Rp 6 juta per hari. Nominal ini, menurutnya, harus diimbangi dengan kinerja maksimal.

Ia menjelaskan bahwa insentif fasilitas SPPG ini merupakan pembayaran tetap (flat payment) yang berfungsi sebagai kompensasi atas ketersediaan fasilitas yang memenuhi standar BGN atau yang dikenal sebagai stand of readiness (kesiapsiagaan). Besaran ini berlaku untuk dua tahun pertama dan selanjutnya akan dievaluasi.

Peringatan Keras Nanik Sudaryati Deyang

Nanik menyoroti adanya kasus di mana insentif yang besar justru membuat pekerja dan relawan menjadi lengah.

“Anda jangan keenakan dengan insentif besar ini. Sudah dapat insentif Rp 6 juta per hari kok malah ongkang-ongkang. Blender rusak nggak mau ganti, akhirnya Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan patungan beli blender. Gimana tuh,” sentil Nanik.

Prinsip Keadilan dan Ancaman Pemangkasan Insentif

Pemberian insentif fasilitas yang disamaratakan ini sempat menimbulkan kecemburuan dari mitra dan yayasan karena tidak mempertimbangkan luas bangunan dapur. Namun, Nanik memastikan bahwa BGN akan tetap menerapkan prinsip keadilan dalam evaluasi.

• Tim appraisal yang bekerja secara independen akan menilai dapur-dapur SPPG.

• Penilaian ini tidak bergantung pada jumlah porsi yang dilayani, melainkan pada pemenuhan standar fasilitas.

“Mereka akan menilai dapur-dapur anda dengan adil. Kalau ternyata dapur anda tidak sesuai standar, atau nilainya rendah, insentif fasilitas akan dipangkas. Jangan sembarangan,” ancamnya.

Kelengkapan Standar Dapur MBG yang Wajib Dipenuhi

Selain SOP, Nanik juga menjabarkan beberapa persyaratan mendasar yang wajib dipenuhi oleh setiap SPPG untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan, antara lain:

1. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS): Menjamin kebersihan dan sanitasi dapur.

2. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL): Menunjukkan pengelolaan limbah yang baik.

3. Sertifikat Halal: Menjamin kehalalan produk makanan.

4. Pelatihan Penjamah Makanan: Wajib diikuti oleh para relawan.

Perkembangan SLHS di Cirebon dan Ultimatum BGN

Nanik secara khusus menyoroti perkembangan kepemilikan SLHS di wilayah Cirebon: