Sorotan Menhan Sjafrie! Menkeu Purbaya Akui Bandara IMIP Morowali Minim Pengawasan Negara

1TULAH.COM-Polemik seputar operasional Bandara Khusus PT IMIP atau IMIP Private Airport di Morowali, Sulawesi Tengah, semakin memanas.

Sorotan utama mengarah pada dugaan ketiadaan pengawasan oleh perangkat negara, khususnya petugas Bea Cukai dan Imigrasi.

Menanggapi isu serius ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan penuh DJBC Kemenkeu untuk mengirim personel guna melakukan pengecekan dan pengawasan. Pernyataan ini disampaikan Purbaya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Rabu (26/11/2025).

Menkeu Purbaya Akui Dugaan Ketiadaan Pengawasan Bea Cukai

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa dugaan ketiadaan pengawasan resmi oleh petugas Bea Cukai maupun Imigrasi di Bandara IMIP tampaknya benar adanya.

“Kelihatannya seperti itu,” kata Purbaya, mengonfirmasi isu yang pertama kali diangkat ke publik.

Meskipun demikian, Bendahara Negara itu menekankan bahwa langkah pengiriman personel akan diputuskan setelah pihak Kemenkeu memantau perkembangan dan meninjau kembali urgensinya. Purbaya juga menyinggung status bandara tersebut yang disebut memiliki izin khusus di masa lalu.

“Nanti kita lihat seperti apa sih ke depannya. Harusnya ada apa enggak. Kalau enggak salah mereka dapat izin khusus dulu waktu itu,” lanjutnya.

Kesiapan Penuh Kemenkeu untuk Mengirim Petugas

Terlepas dari persoalan perizinan yang diakui Menkeu Purbaya bukan sepenuhnya wewenang Kemenkeu, ia menegaskan kesiapan institusinya jika diminta untuk menempatkan petugas Bea Cukai di sana.

Pengawasan pergerakan barang dan arus keluar-masuk logistik melalui jalur udara merupakan tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC Kemenkeu). Oleh karena itu, kehadiran petugas Bea Cukai di lokasi strategis seperti Bandara IMIP menjadi krusial.

“Kalau mau dikasih ya kita siap orangnya. Orang bea cukainya banyak kok. Imigrasi juga katanya ditelepon mau. Jadi pada dasarnya seperti itu. Kita siap,” pungkas Purbaya, menggarisbawahi komitmen Kemenkeu dalam menjaga tertib administrasi kepabeanan.

Berawal dari Sorotan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

Isu mengenai celah pengawasan di Bandara PT IMIP ini mencuat setelah kunjungan kerja Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin ke Morowali.

Dalam kunjungannya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Menhan meninjau kesiapan pengamanan kedaulatan negara di area Objek Vital Nasional (Obvitnas).

Menhan Sjafrie secara khusus menyoroti lokasi strategis Bandara IMIP dan menemukan adanya celah pengawasan yang dinilai sangat berpotensi dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal yang merugikan kepentingan nasional.

Ia bahkan menyebut operasional bandara tanpa perangkat negara sebagai sebuah anomali serius.

“Ini menunjukkan kehadiran negara terhadap semua kegiatan-kegiatan ilegal yang selama ini terjadi dan ini sangat merugikan negara,” tegas Menhan Sjafrie.

Mengapa Pengawasan Bea Cukai di Bandara Khusus Penting?

Sebagai bandara yang berpotensi melayani rute internasional (meski berstatus bandara khusus), pengawasan oleh Bea Cukai sangat fundamental. Tugas utama Bea Cukai adalah:

• Pengawasan Lalu Lintas Barang: Mencegah penyelundupan dan kegiatan impor/ekspor ilegal yang dapat merugikan penerimaan negara.

• Perlindungan Industri Dalam Negeri: Memastikan kepatuhan terhadap regulasi kepabeanan dan cukai.

• Penjagaan Kedaulatan Ekonomi: Memastikan setiap transaksi dan pergerakan logistik tunduk pada hukum Indonesia.

Reaksi cepat dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan kesiapan DJBC Kemenkeu menunjukkan langkah serius pemerintah dalam menutup celah keamanan nasional dan kedaulatan negara yang disorot di Bandara IMIP Morowali.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan respons tegas terhadap polemik Bandara IMIP di Morowali. Dengan mengakui adanya dugaan ketiadaan pengawasan dan menyatakan kesiapan Kemenkeu untuk segera mengirim petugas Bea Cukai, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memastikan bahwa setiap fasilitas, termasuk bandara khusus, berada di bawah kendali dan pengawasan penuh negara.

Langkah selanjutnya adalah menunggu keputusan resmi dari kementerian terkait untuk menugaskan DJBC Kemenkeu menempatkan personel di lokasi strategis tersebut. (Sumber:Suara.com)