Lawan Tambang Nikel! Aktivis Desak Bahlil Lindungi Raja Ampat & Masyarakat Adat

- Jurnalis

Sabtu, 7 Juni 2025 - 16:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Papua Barat Daya di Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong, Sabtu (7/6/2025) menuai aksi demonstrasi oleh sejumlah aktivis lingkungan dan mahasiswa mengatasnamakan Koalisi Selamatkan Alam dan Manusia Papua. Foto:Istimewa

Kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Papua Barat Daya di Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong, Sabtu (7/6/2025) menuai aksi demonstrasi oleh sejumlah aktivis lingkungan dan mahasiswa mengatasnamakan Koalisi Selamatkan Alam dan Manusia Papua. Foto:Istimewa

1TULAH.COM-Kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Papua Barat Daya di Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong, Sabtu (7/6/2025) menuai aksi demonstrasi oleh sejumlah aktivis lingkungan dan mahasiswa mengatasnamakan Koalisi Selamatkan Alam dan Manusia Papua.

Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk berisi tuntutan penolakan tambang dan mempertanyakan keberpihakan pemerintah pusat terhadap masyarakat adat Papua.

Ketua HMI Cabang Sorong, Manaf Rumodar menyebut kunjungan Bahlil ke wilayah Gag hanya merupakan bentuk pengalihan isu.

“Kami ingin tegaskan ke senior HMI, Bahlil Lahadalia, agar jangan tutup mata soal keberadaan tambang nikel di Pulau lainnya yaitu di Pulau Batang Pele dan Manyaifun, Raja Ampat,” tegas Ketua HMI Cabang Sorong, Manaf Rumodar

Menurutnya, perhatian yang berlebihan pada Pulau Gag membuat dua wilayah lainnya yang juga terdampak konsesi tambang, yakni Batang Pele dan Manyaifun justru diabaikan. Padahal, kedua wilayah tersebut memiliki nilai ekologis tinggi dan masuk dalam kawasan UNESCO Global Geopark Raja Ampat.

Baca Juga :  Saling Sindir Netizen Indo-Malaysia: Dihina Miskin Pasrah, Didoakan Presiden Selamanya Ditolak!

“Aksi ini bukan sekadar simbolik, namun sebagai bentuk nyata aspirasi masyarakat yang menolak eksploitasi atas tanah adat mereka,” lanjut Manaf.

Tak hanya menyoroti ketimpangan perhatian pemerintah, Manaf juga turut mendesak agar Menteri Bahlil menutup seluruh izin konsesi tambang nikel dan perkebunan sawit di Papua Barat Daya. Ia menilai, seluruh kebijakan yang ada saat ini belum berpihak pada masyarakat adat, dan lebih condong pada kepentingan korporasi.

“Areal Batang Pele dan Manyaifun bukan tanah kosong. Itu wilayah adat yang hidup. Itu rumah bagi masyarakat, dan juga bagian dari warisan dunia yang harus dijaga,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kasus Warga Terisolasi di Singapura Naik 2 Lipat, Pekerja Sosial Lakukan Pendekatan Digital

Aktivis HMI ini menekankan bahwa pembangunan atau investasi yang dilakukan di Papua harus berpijak pada prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis.

“Segala kebijakan dari pemerintah pusat, harus benar-benar memprioritaskan keselamatan lingkungan dan kepentingan masyarakat adat,” tandasnya.

Diketahui bahwa di wilayah Raja Ampat ada sejumlah perusahaan yang melakukan penambangan Nikel. Diantaranya PT Gag Nikel anak perusahaan PT Antam yang beroperasi di Pulau Gag, Waigeo Barat. PT Kawei Sejahtera Mining terletak di Pulau Kawe Waigeo Barat.

Sementara PT Mulia Raymond Perkasa mendapatkan dua titik lokasi operasional yaitu Pulau Manyaifun, Batang Pele, Distrik Waigeo Barat Kepulauan. Sedangkan PT Anugerah Surya Pratama beroperasi di pulau Manuran di Distrik Waigeo Utara. (Adi)

Berita Terkait

Karhutla Meluas Hingga Lintas Negara, Komnas HAM Tuding Pembiaran dan Lemahnya Tata Kelola Gambut
Keracunan Massal MBG Tembus 2.000 Korban di 4 Provinsi, Media Asing Soroti Pengawasan Dapur Penyedia
Ketegasan Kementerian Kehutanan: Siapkan Gugatan Ganti Rugi Kerusakan Ekosistem Karhutla untuk Korporasi
Kabut Asap Karhutla Kalimantan Lumpuhkan Asia Tenggara: Krisis Kesehatan hingga Lintas Negara
Soroti Karhutla dan Serapan Anggaran 38 Persen, Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong Minta Percepatan Proyek
Data Desil BPS Berantakan, Rieke Diah Pitaloka Sebut Pelanggaran HAM dan Desak BPK Lakukan Audit Investigatif
Terhalang Kabut Asap Pekat, Pesawat Menhut Raja Juli Antoni Gagal Mendarat di Bandara Supadio Pontianak
Kasus Keracunan MBG Kembali Marak Usai Libur Sekolah, JPPI: Evaluasi Pemerintah Gagal Total!
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 10:41 WIB

Karhutla Meluas Hingga Lintas Negara, Komnas HAM Tuding Pembiaran dan Lemahnya Tata Kelola Gambut

Jumat, 4 September 2026 - 10:30 WIB

Keracunan Massal MBG Tembus 2.000 Korban di 4 Provinsi, Media Asing Soroti Pengawasan Dapur Penyedia

Kamis, 3 September 2026 - 16:49 WIB

Kabut Asap Karhutla Kalimantan Lumpuhkan Asia Tenggara: Krisis Kesehatan hingga Lintas Negara

Kamis, 3 September 2026 - 15:15 WIB

Soroti Karhutla dan Serapan Anggaran 38 Persen, Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong Minta Percepatan Proyek

Kamis, 3 September 2026 - 14:48 WIB

Data Desil BPS Berantakan, Rieke Diah Pitaloka Sebut Pelanggaran HAM dan Desak BPK Lakukan Audit Investigatif

Kamis, 3 September 2026 - 14:35 WIB

Terhalang Kabut Asap Pekat, Pesawat Menhut Raja Juli Antoni Gagal Mendarat di Bandara Supadio Pontianak

Kamis, 3 September 2026 - 12:10 WIB

Kasus Keracunan MBG Kembali Marak Usai Libur Sekolah, JPPI: Evaluasi Pemerintah Gagal Total!

Kamis, 3 September 2026 - 12:02 WIB

Bungkam Saat Digelandang Petugas, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Resmi Diperiksa Kasus TPPU

Berita Terbaru