Komisi III DPR RI Desak Polisi Bongkar Jaringan Judi Online yang Libatkan Pegawai Kominfo

1TULAH.COM-Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengecam keras keterlibatan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam bisnis judi online.

Politisi Partai NasDem ini mendesak aparat penegak hukum untuk membongkar seluruh jaringan judi online yang melibatkan oknum-oknum tersebut.

“Ini sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin pegawai pemerintah terlibat dalam bisnis ilegal seperti judi online?” ujar Sahroni dalam keterangan persnya, Jumat (1/11/2024).

“Mereka seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas kejahatan siber, bukan malah menjadi bagian dari masalah.”

Bongkar Jaringan, Berantas Sampai Tuntas

Sahroni menegaskan bahwa kasus ini menunjukkan betapa rumitnya pemberantasan judi online di Indonesia. “Selama ada oknum-oknum yang bermain mata, sulit bagi kita untuk memberantas judi online secara tuntas,” tegasnya.

Politisi asal NasDem ini meminta agar polisi tidak hanya menangkap para pelaku yang terlibat langsung, tetapi juga membongkar seluruh jaringan bisnis judi online yang melibatkan pegawai Kominfo. “Saya yakin masih ada banyak pihak yang terlibat dalam kasus ini. Polisi harus bekerja keras untuk mengungkap semuanya,” tegas Sahroni.

Kronologi Singkat Kasus

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 11 tersangka terkait kasus judi online di Bekasi. Mengejutkan, 10 dari 11 tersangka tersebut merupakan pegawai Kominfo. Para tersangka diduga melindungi sejumlah situs judi online agar tidak diblokir oleh pemerintah.

Dampak Negatif Judi Online

Judi online tidak hanya merugikan negara dari segi pendapatan pajak, tetapi juga berdampak buruk bagi masyarakat. Kejahatan ini dapat merusak tatanan sosial, menimbulkan konflik keluarga, dan bahkan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal lainnya.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk terus memperketat pengawasan terhadap sektor teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, perlu dilakukan reformasi birokrasi untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. (Sumber:Suara.com)