Resmi! Gubernur Sugianto Sabran Lantik Shalahuddin Sebagai Pjs Bupati Kotim

1tulah.com, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran resmi melantik Kepala Dinas PUPR Kalteng, H Shalahuddin sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kotawaringin Timur (Kotim).

Pelantikan dilaksanakan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (25/9/2024).

Pelantikan Shalahuddin sebagai Pjs Bupati Kotim sekaligus dengan Penyerahan Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Penjabat Bupati/ Walikota se-Kalteng.

Gubernur Sugianto Sabran mengatakan pengukuhan Pjs Bupati Kotim pada hari ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, di mana pergantian sementara ini dilakukan karena Bupati dan Wakil Bupati Kotim menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan tahapan dalam rangka maju dalam kontestasi Pilkada serentak 2024.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka telah diusulkan Shalahuddin sebagai Pjs Bupati Kotim.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, saya ucapkan selamat bertugas dan bekerja kepada saudara yang telah dikukuhkan. Tugas sebagai Penjabat sementara Bupati, terkait dengan program, sebaiknya tidak perlu membuat program baru, karena masa tugas sangat singkat sekali, teruskan yang sudah baik, tingkatkan yang masih belum baik dan pastikan bahwa pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan normal dan adil, semua dapat pelayanan yang sama tanpa perbedaan,” kata Gubernur Sugianto Sabran, dikutip MMC Kalteng.

Gubernur Sugianto Sabran juga menekankan pentingnya menjaga investasi perkebunan di wilayah barat Kalteng, termasuk Seruyan, Kotim, dan Kotawaringin Barat (Kobar).

“Saya berpesan agar seluruh kepala daerah di wilayah barat, khususnya Seruyan, Kotim, dan Kobar, untuk menjaga investasi perkebunan yang ada. Jika ada masalah dengan investor, selesaikan melalui musyawarah mufakat, sesuai falsafah huma betang,” ujar Gubernur Sugianto.

Ia juga mengingatkan agar aksi penjarahan tidak dibiarkan dan tetap dilakukan penegakan hukum dengan cara musyawarah.

“Kita harus menghindari penjarahan dan mengambil tindakan melalui musyawarah mufakat, seperti yang diajarkan dalam falsafah lokal kita,” tandasnya.

Editor: Aprie