DPRD Mura Fasilitasi Dialog Pemerintah dan Insan Pers

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 18:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DPRD Mura Fasilitasi Dialog Pemerintah dan Insan Pers lewat rapat dengar pendapat (RDP)

DPRD Mura Fasilitasi Dialog Pemerintah dan Insan Pers lewat rapat dengar pendapat (RDP)

1tulah.com, PURUK CAHU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya memfasilitasi dialog antara pemerintah daerah dan insan pers melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh keterbukaan, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, S.E., S.H., M.H., serta dihadiri Asisten I Setda, Asisten III, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP), sejumlah anggota DPRD, serta perwakilan organisasi dan perusahaan pers.

Dari unsur insan pers, hadir Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Murung Raya, Lulus Riyadi, Sekretaris Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Riansyah, perwakilan AWPI dan IJTI, sejumlah pimpinan perusahaan pers, serta wartawan yang bertugas di Kabupaten Murung Raya.

RDP tersebut secara khusus membahas polemik terbitnya Surat Edaran Nomor 500.12/568/DISKOMINFO.SP/2026 tentang Pedoman dan Penatausahaan Kerja Sama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2027. Dalam forum tersebut, sejumlah perwakilan insan pers menyampaikan keberatan terhadap substansi kebijakan satu pintu yang dinilai berpotensi memusatkan akses kerja sama publikasi pemerintah daerah melalui mekanisme tertentu.

Baca Juga :  Ketua DPRD Mura Apresiasi Pengawasan Inspektorat terhadap Keuangan Desa

Pembahasan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan perusahaan pers, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, kesetaraan kesempatan berusaha, transparansi pengelolaan anggaran publik, serta kemerdekaan pers dalam menjalankan fungsi jurnalistik.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah batas kewenangan surat edaran sebagai instrumen administratif. Para peserta menilai kebijakan kerja sama publikasi perlu tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan pembatasan terhadap perusahaan pers tanpa dasar hukum yang memadai.

Selain itu, prinsip kesetaraan dan persaingan usaha juga menjadi pembahasan. Perusahaan pers yang memiliki legalitas dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum diharapkan memperoleh kesempatan yang proporsional dan tidak diskriminatif dalam mengakses kerja sama publikasi dengan pemerintah daerah.

Dalam RDP tersebut turut dibahas sumber penganggaran kerja sama publikasi yang telah tercantum dalam APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah terkait, termasuk Diskominfo SP dan Sekretariat DPRD. Pengelolaannya diharapkan tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian dengan peruntukan anggaran.

Dari hasil pembahasan, terdapat empat arah kebijakan yang menjadi perhatian bersama. Pertama, perlunya evaluasi terhadap Surat Edaran Nomor 500.12/568/DISKOMINFO.SP/2026 agar substansinya tetap berada dalam koridor kewenangan administratif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :  DPRD Murung Raya Imbau Warga Waspadai Penyebaran Berita Hoaks

Kedua, penataan kembali mekanisme kerja sama publikasi dengan tetap menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kesempatan yang setara bagi perusahaan pers yang memenuhi persyaratan hukum. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 14 Tahun 2024 tentang Hukum Berkontrak Media juga menjadi perhatian untuk ditinjau dan dievaluasi.

Ketiga, memastikan pengalokasian dan pelaksanaan anggaran publikasi melalui Diskominfo SP dan Sekretariat DPRD tetap berpedoman pada APBD dan DPA, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Keempat, membangun komunikasi dan koordinasi terbuka antara pemerintah daerah, DPRD, organisasi pers, dan perusahaan media. Mekanisme melalui sistem E-Katalog yang mulai diterapkan sejak Tahun Anggaran 2026 juga menjadi bagian dari pembahasan penataan kerja sama publikasi ke depan.

RDP tersebut menjadi ruang dialog untuk mempertemukan kepentingan tata kelola pemerintahan dengan perlindungan terhadap ekosistem pers yang sehat, profesional, dan berkeadilan. Melalui hasil RDP ini, diharapkan pola kemitraan antara pemerintah daerah dan insan pers ke depan dapat berjalan lebih baik dengan mengedepankan kepastian hukum, transparansi, kesetaraan kesempatan, dan penghormatan terhadap kemerdekaan pers. (*)

Berita Terkait

Tajeri Dukung Razia Narkoba Rutin dan Berkelanjutan di Lapas
Dewan Tekankan Pengelolaan Anggaran 2027 yang Transparan dan Akuntabel
Pemkab dan DPRD Mura Sepakati KUA-PPAS 2027, Ketua DPRD Tekankan Ini
Anggaran Bapperida Kalteng Dipangkas, Legislator Asdy Narang: Jangan Dialihkan ke Instansi Vertikal
DPRD Mura Tekankan Pentingnya Pembinaan Generasi Qurani
Dukung Kafilah MTQH, Rumiadi Tekankan Semangat dan Kekompakan
Dewan Bebie Dorong Penggunaan Jalur Alternatif untuk Mobilisasi Alat Berat
Generasi Muda Harus Jadi Penjaga Warisan Budaya Daerah

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIB

Tajeri Dukung Razia Narkoba Rutin dan Berkelanjutan di Lapas

Jumat, 20 November 2026 - 17:22 WIB

Dewan Tekankan Pengelolaan Anggaran 2027 yang Transparan dan Akuntabel

Jumat, 20 November 2026 - 14:14 WIB

Anggaran Bapperida Kalteng Dipangkas, Legislator Asdy Narang: Jangan Dialihkan ke Instansi Vertikal

Kamis, 19 November 2026 - 21:34 WIB

DPRD Mura Tekankan Pentingnya Pembinaan Generasi Qurani

Kamis, 19 November 2026 - 18:03 WIB

DPRD Mura Fasilitasi Dialog Pemerintah dan Insan Pers

Kamis, 19 November 2026 - 13:02 WIB

Dukung Kafilah MTQH, Rumiadi Tekankan Semangat dan Kekompakan

Rabu, 18 November 2026 - 11:04 WIB

Dewan Bebie Dorong Penggunaan Jalur Alternatif untuk Mobilisasi Alat Berat

Rabu, 18 November 2026 - 10:37 WIB

Generasi Muda Harus Jadi Penjaga Warisan Budaya Daerah

Berita Terbaru

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara, Dr. H. Tajeri, S.E., M.M., S.H., M.H.

DPRD BARUT

Tajeri Dukung Razia Narkoba Rutin dan Berkelanjutan di Lapas

Jumat, 20 Nov 2026 - 18:11 WIB