Pemkab Mura Apresiasi DPRD dan Perangkat Daerah Atas Capaian Opini WTP

PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, seluruh perangkat daerah, dan masyarakat atas dukungan dalam pengelolaan keuangan daerah hingga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, saat membacakan pidato Bupati Murung Raya Heriyus dalam Rapat Paripurna ke-1 Masa Sidang II Tahun 2026 DPRD Kabupaten Murung Raya dengan agenda penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (5/6/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Murung Raya tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah, serta dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, unsur TNI-Polri, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Rahmanto mengatakan bahwa penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menyampaikan hasil pengelolaan keuangan daerah.

“Pemerintah Kabupaten Murung Raya juga kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025,” ujar Rahmanto.

Menurutnya, capaian opini WTP tersebut tidak terlepas dari kerja sama dan komitmen seluruh pihak dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab.

Rahmanto menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk terus melakukan perbaikan, meningkatkan kualitas administrasi keuangan, serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah harus berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan pembangunan yang tepat sasaran.

Melalui Rapat Paripurna tersebut, Pemkab Murung Raya berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga dalam mengawal pembangunan daerah, sehingga pelaksanaan APBD dapat semakin optimal dalam mendukung terwujudnya Murung Raya yang semakin maju dan sejahtera. (Sur)