Safaruddin Bongkar Dugaan “Titipan” di Akpol: Ada Taruni Stroke Hingga Perilaku Menyimpang

1TULAH.COM-Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI pada Kamis (2/4/2026) mendadak tegang. Anggota Fraksi PDIP, Irjen (Purn) Safaruddin, meluapkan kegeramannya terhadap jajaran petinggi Polri terkait rendahnya honorarium tenaga pendidik dan karut-marutnya sistem rekrutmen di lingkungan Korps Bhayangkara.

Safaruddin secara spesifik menegur Plt Kalemdiklat Polri Irjen Andi Rian Djajadi dan Gubernur Akpol Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga. Ia menilai, bagaimana mungkin Polri bisa mencetak anggota berkualitas jika kesejahteraan pengajarnya diabaikan dan sistem pendidikannya dijadikan “tempat pembuangan” anggota bermasalah.

1. Honorarium Guru Polri: “Jangan Ketawa Anda!”

Ketegangan memuncak saat Safaruddin mengetahui bahwa honor mengajar di lingkungan pendidikan Polri hanya berkisar di angka Rp 100.000 per jam.

Melihat respons para jenderal yang sempat menunjukkan gestur kurang serius, eks Kapolda Kalimantan Timur ini pun bereaksi keras.

“Gajinya berapa tadi? 1 jam kalau ngajar itu Rp 100 ribu. Rp 5 juta kek 1 jam gitu. Loh, loh jangan ketawa Anda. Anda mendidik polisi, loh!” tegas Safaruddin.

Ia menekankan bahwa anggaran untuk pendidikan harus ditingkatkan secara signifikan jika Polri serius ingin melakukan reformasi kultural.

2. Dampak Pendidikan “Setengah Hati”: Polisi Jadi Bandar Narkoba

Safaruddin mengingatkan bahwa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) adalah garda terdepan pembentukan karakter. Jika proses di Lemdiklat tidak tuntas akibat kurangnya anggaran dan perhatian, maka hasilnya adalah kegagalan institusi.

Ia menyoroti fenomena oknum polisi yang justru berbalik arah menjadi pelaku kriminal.

• Kasus Narkoba: “Anda harus bertanggung jawab ketika polisi salah. Dari memberantas narkoba jadi bandar narkoba. Anda yang tanggung jawab, Kalemdiklat!”

• Pendidikan Tidak Tuntas: Safaruddin menilai keterlibatan anggota dalam sindikat narkoba adalah bukti nyata rekrutmen dan pendidikan yang gagal.

3. Karut-Marut Rekrutmen: Dugaan “Titipan” dan Masalah Kesehatan

Kualitas seleksi masuk Polri tak luput dari sorotan tajam. Safaruddin membeberkan temuan mengejutkan mengenai kondisi fisik dan mental para taruna/taruni Akpol yang lolos seleksi:

1. Kasus Kesehatan: Adanya taruni Akpol yang mengalami stroke.

2. Perilaku Menyimpang: Adanya taruna yang terpaksa dikeluarkan karena perilaku menyimpang.

Ia mencurigai adanya praktik “bayar atau titipan” dalam proses seleksi sehingga standar kesehatan dan psikologi diabaikan. “Berarti rekrutmennya yang salah. Bayar atau titipan? Sehingga Lemdiklat ini memproses itu tidak memenuhi standar kesehatan,” cecarnya.

4. Lemdiklat Sebagai “Tempat Pembuangan” Anggota Bermasalah

Safaruddin juga membongkar rahasia umum di internal Polri terkait mutasi jabatan. Selama ini, anggota yang bermasalah di satuan basah seperti Reserse atau Lalu Lintas seringkali dipindahkan ke Lemdiklat sebagai bentuk hukuman.

Hal ini dianggap kontraproduktif karena:

• Tenaga pendidik tidak fokus mengajar karena merasa “dibuang”.

• Guru justru sering “curhat” kepada murid tentang ketidakadilan yang mereka alami.

• Terjadinya kecemburuan sosial yang tajam.

“Dia lihat temannya di Reserse, satu kali batuk Rp 1 miliar. Lah ini kan kasihan gitu loh, Pak, di lembaga pendidikan,” seloroh Safaruddin menyindir kesenjangan kesejahteraan antar-satuan.

Sebagai tindak lanjut, Safaruddin berjanji akan membawa temuan-temuan krusial ini ke tingkat yang lebih tinggi. Masalah rendahnya kesejahteraan pengajar dan carut-marutnya sistem rekrutmen akan dibicarakan langsung dengan Kapolri dan Wakapolri.

Diharapkan, Polri segera melakukan pembenahan anggaran (budgeting) dan memperbaiki sistem seleksi agar Lemdiklat kembali menjadi kawah candradimuka yang melahirkan polisi-polisi berintegritas, bukan justru menjadi beban institusi. (Sumber:Suara.com)