Wujud Akuntabilitas, Pemkab Mura Serahkan LKPD 2025 ke BPK RI

- Jurnalis

Kamis, 2 April 2026 - 07:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Heriyus (kanan) menyerahan LKPD ke BPK RI Kalteng.

Bupati Heriyus (kanan) menyerahan LKPD ke BPK RI Kalteng.

1tulah.com, Palangka Raya – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Komitmen tersebut ditandai dengan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Murung Raya, Heriyus, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (1/4/2026).

Penyerahan LKPD berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Tengah dan turut dihadiri Kepala BPK Perwakilan Kalteng yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemeriksaan Keuangan Kalimantan Tengah II, Agung Hartono.

Baca Juga :  Jejak Karier Hery Susanto: Dari Aktivis KAHMI hingga Jadi Ketua Ombudsman yang Ditangkap Kejagung

Selain itu, turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah Murung Raya, Sarwo Mintarjo, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Heriyus menyatakan, bahwa penyerahan LKPD merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran selama satu tahun. “Penyerahan LKPD ini merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran selama satu tahun,” tegas bupati.

Baca Juga :  Kemenkes RI Soroti Maraknya Promosi Vape di Medsos

Ia menegaskan, Pemkab Murung Raya terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, proses pemeriksaan oleh BPK RI menjadi bagian penting dalam upaya evaluasi dan perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan.
“Kami berharap melalui pemeriksaan ini, pengelolaan keuangan daerah dapat semakin baik dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” tutup Heriyus. (Sur)

Berita Terkait

GOW Murung Raya Gelar Lomba Kebaya, Puluhan Lansia Unjuk Kebolehan
Tertunda, Karyawan PT AKT Desak Pembayaran Gaji dan Hak BPJS
Polisi Tangkap Mahasiswa jadi Operator Judi Online Slot di Jakarta Pusat
Harga BBM Nonsubsidi Naik Drastis per April 2026: Cek Daftar Mobil yang Terdampak
Bantah Intimidasi, Istri Eks Wamenaker Noel Akan Laporkan Irvian Bobby ke Polisi
Klasemen BRI Super League 2025/2026: Borneo FC Tempel Ketat Persib, Selisih Kini Hanya 2 Poin!
Harga BBM & LPG Nonsubsidi Naik: Strategi Efisiensi Pengusaha hingga Fenomena Porsi Makan yang ‘Menciut’
Murung Raya Evaluasi Program 15 Desa Prioritas Stunting

Berita Terkait

Selasa, 21 April 2026 - 19:04 WIB

GOW Murung Raya Gelar Lomba Kebaya, Puluhan Lansia Unjuk Kebolehan

Selasa, 21 April 2026 - 18:35 WIB

Tertunda, Karyawan PT AKT Desak Pembayaran Gaji dan Hak BPJS

Selasa, 21 April 2026 - 13:40 WIB

Polisi Tangkap Mahasiswa jadi Operator Judi Online Slot di Jakarta Pusat

Selasa, 21 April 2026 - 12:49 WIB

Harga BBM Nonsubsidi Naik Drastis per April 2026: Cek Daftar Mobil yang Terdampak

Selasa, 21 April 2026 - 09:41 WIB

Bantah Intimidasi, Istri Eks Wamenaker Noel Akan Laporkan Irvian Bobby ke Polisi

Selasa, 21 April 2026 - 05:57 WIB

Klasemen BRI Super League 2025/2026: Borneo FC Tempel Ketat Persib, Selisih Kini Hanya 2 Poin!

Selasa, 21 April 2026 - 05:47 WIB

Harga BBM & LPG Nonsubsidi Naik: Strategi Efisiensi Pengusaha hingga Fenomena Porsi Makan yang ‘Menciut’

Senin, 20 April 2026 - 21:36 WIB

Murung Raya Evaluasi Program 15 Desa Prioritas Stunting

Berita Terbaru

Perwakilan karyawan PT AKT usai audiensi dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu, Senin (20/4/2026).

Berita

Tertunda, Karyawan PT AKT Desak Pembayaran Gaji dan Hak BPJS

Selasa, 21 Apr 2026 - 18:35 WIB