Kartu Huma Betang Sejahtera: Pemprov Kalteng Perketat Verifikasi Data, 71 Ribu Aduan Masyarakat Masuk

1tulah.com, Palangka Raya — Kartu Huma Betang Sejahtera terus dimatangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui proses penyaluran, verifikasi, dan validasi data penerima manfaat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program unggulan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalimantan Tengah Rangga Lesmana mengatakan, Gubernur Agustiar Sabran telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut.

Menurut Rangga, saat ini pemerintah tengah fokus pada proses penyaluran kartu sekaligus verifikasi dan validasi data penerima di berbagai daerah.

“Kartu Huma Betang Sejahtera saat ini sedang dalam tahap penyaluran kartu serta verifikasi dan validasi data. Karena itu, cukup banyak aduan masyarakat yang masuk melalui media sosial maupun laporan langsung,” ujarnya di Palangka Raya, Minggu (29 Maret 2026).

Ia menjelaskan, laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperbaiki data penerima bantuan. Namun, setiap laporan harus disertai data yang jelas agar dapat diverifikasi secara akurat.

“Ketika melaporkan, mohon disertai data yang jelas. Jangan hanya menyampaikan asumsi, karena semua laporan harus melalui proses verifikasi dan validasi,” jelasnya.

Untuk memperkuat proses tersebut, Pemprov Kalteng telah menurunkan sekitar 1.500 relawan yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, desa, dan kelurahan dalam melakukan pengecekan data di lapangan.

Melalui proses ini, data penerima yang dinilai tidak sesuai atau tidak memenuhi kriteria akan langsung ditolak dalam tahap verifikasi.

Rangga juga mengakui kemungkinan adanya kesalahan dalam proses pendataan di lapangan. Namun menurutnya, sistem yang digunakan tetap akan melakukan pengecekan ulang sehingga data yang tidak sesuai dapat ditolak.

“Human error tentu bisa saja terjadi, tetapi secara sistem tetap akan ditolak dan dievaluasi,” katanya.

Ia menambahkan, proses evaluasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan program agar setiap persoalan yang muncul dapat segera diperbaiki.

Hingga saat ini, Pemprov Kalteng mencatat sekitar 71 ribu aduan masyarakat terkait data penerima program tersebut.

Dari jumlah itu, sekitar 19 ribu laporan berasal dari masyarakat yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sementara sisanya berasal dari masyarakat yang belum terdaftar.

“Aduan yang masuk saat ini mencapai sekitar 71 ribu laporan, baik dari masyarakat yang melaporkan dirinya sendiri maupun laporan terkait penerima lain,” ungkapnya.

Meski proses verifikasi masih berlangsung, Rangga memastikan pencairan bantuan tetap berjalan secara bertahap.

Masyarakat yang sudah menerima kartu serta dinyatakan lolos verifikasi dan validasi dapat langsung mencairkan bantuan melalui Bank Kalteng.

“Begitu kartu diterima dan proses verifikasi selesai, bantuan sudah bisa dicairkan melalui Bank Kalteng,” tutupnya.

Program Kartu Huma Betang Sejahtera merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.(*)

Penulis : Hewu