DPRD Kalteng Dorong Penyaluran Kredit Produktif Lewat Hasil Audit BPK di Bank Kalteng

1TULAH.COM-Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, memberikan respons positif terhadap langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah yang melakukan pemeriksaan kinerja terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalteng atau Bank Kalteng.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk pengawasan vital untuk memastikan stabilitas dan kontribusi nyata bank milik daerah tersebut terhadap pembangunan ekonomi lokal.

Fokus Pemeriksaan: Efektivitas Operasional Bank Kalteng

Dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang berlangsung di Palangka Raya, Jumat (30/1/2026), Arton menegaskan bahwa transparansi operasional perbankan adalah kunci kepercayaan masyarakat.

Pemeriksaan komprehensif ini mencakup periode yang cukup panjang, yakni dari tahun 2023 hingga semester I tahun 2026. Fokus utamanya adalah menilai sejauh mana efektivitas kegiatan operasional pada Bank Kalteng serta instansi terkait lainnya.

“Pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan operasional bank ini sangat penting untuk memastikan fungsi intermediasi perbankan benar-benar berjalan optimal,” tegas Arton S. Dohong.

Menguatkan Fungsi Intermediasi Perbankan

Menurut Arton, sebagai bank pembangunan daerah, Bank Kalteng memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini hanya bisa dicapai jika fungsi intermediasi—yakni penghimpunan dana dan penyaluran kredit—berjalan dengan sehat dan tepat sasaran.

Ada beberapa poin utama yang menjadi sorotan DPRD Kalteng terkait peran strategis BPD:

• Penghimpunan Dana: Mengelola simpanan masyarakat secara aman dan profesional.

• Penyaluran Kredit Produktif: Memastikan modal mengalir ke sektor-sektor yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat.

• Penyelarasan Visi: Memastikan kinerja bank sejalan dengan tujuan pembangunan jangka panjang Kalimantan Tengah.

Analisis Hasil Pemeriksaan BPK

Rekomendasi BPK Harus Ditindaklanjuti Serius

DPRD Kalimantan Tengah mendorong manajemen Bank Kalteng untuk menjadikan LHP BPK sebagai kompas perbaikan. Arton berharap potret objektif mengenai kekuatan dan kelemahan bank yang muncul dari hasil audit dapat segera direspons dengan kebijakan yang tepat.

“Kami berharap rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara serius sehingga BPD Kalteng semakin sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat daerah,” pungkasnya.

Langkah pengawasan ini diharapkan mampu membawa Bank Kalteng bertransformasi menjadi lembaga keuangan yang lebih kompetitif di tengah persaingan perbankan nasional yang semakin ketat. (Ingkit)