Berani Main Harga Daging Jelang Ramadan? Siap-siap Izin Usaha Dicabut Permanen oleh Mentan

- Jurnalis

Jumat, 23 Januari 2026 - 09:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. [Antara]

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. [Antara]

1TULAH.COM-Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengeluarkan peringatan keras terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok daging sapi.

Dalam upaya menjaga stabilitas pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri, Amran menegaskan tidak akan memberi ruang bagi praktik pungutan liar (pungli) maupun permainan harga, baik di internal kementerian maupun di pihak swasta.

“Kita ini sudah berbaik melayani, kami ini pelayan rakyat. Kami melayani semua, melayani konsumen, melayani produsen,” tegas Amran di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Tindakan Tegas: Pecat Oknum Internal Kementan

Salah satu poin paling krusial dalam pernyataan Mentan adalah pengawasan ketat di internal Kementerian Pertanian (Kementan).

Ia mencium adanya potensi oknum yang meminta fee atau pungutan dalam proses impor sapi bakalan, yang kemudian dijadikan alasan oleh pengusaha untuk menaikkan harga di pasar.

Amran secara eksplisit menyatakan akan mengambil langkah pemecatan jika menemukan bukti penyimpangan tersebut.

“Yang masalah kalau ada di Kementerian Pertanian main-main sampai minta fee sehingga dia alasan menaikkan harga, di sini aku pecat,” ungkap Amran dengan nada bicara tinggi.

Baca Juga :  Sejarah Baru! Veda Ega Pratama Rebut Pole Position Moto3 Australia 2026 di Phillip Island

Satgas Pangan Turun Tangan Cek Rantai Pasok

Merespons isu lonjakan harga daging sapi yang sempat memicu aksi mogok pedagang, Mentan telah menginstruksikan Satgas Pangan untuk menyisir seluruh titik rantai pasok. Fokus pemeriksaan meliputi:

  • Proses penggemukan (fattening).

  • Distributor skala besar.

  • Proses impor sapi bakalan.

“Suruh cek siapa yang bermain. Apakah penggemukannya, atau distributornya, atau siapa. Satgas kami sudah minta langsung turun cek. Dan pasti ketemu nanti siapa sebenarnya yang bermain-main,” ujarnya.

Tidak Ada Lagi Imbauan, Izin Usaha Akan Dicabut

Bagi pelaku usaha atau importir yang terbukti mempermainkan harga demi keuntungan pribadi, Amran memastikan tidak akan ada lagi surat imbauan atau teguran lisan. Sanksi administratif berat telah menanti para pelanggar.

“Enggak ada, enggak ada lagi waktu menghimbau-himbau, capek kita ya. Kalau aku temukan, pasti 99 persen aku cabut izinnya dan tidak boleh lagi berbisnis di bidang itu,” kata Mentan.

Baca Juga :  Kantor Bea Cukai Kudus Digeledah KPK, Puluhan Petugas Turun Langsung

Fokus Pemerintah: Stabilitas HET Menjelang Ramadan

Stabilitas harga pangan menjadi prioritas utama pemerintah di awal tahun 2026 ini. Amran menyebutkan bahwa instruksi ini datang langsung dari Presiden RI, yang menginginkan harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat luas.

Komitmen Kementan:

  1. Menjaga HET: Menjaga Harga Eceran Tertinggi (HET) pangan tetap stabil hingga Idulfitri usai.

  2. Menjaga HPP: Memastikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tetap berada pada level yang adil bagi petani dan peternak.

  3. Hapus Pungli Impor: Memastikan proses impor sapi bakalan bersih dari biaya-biaya ilegal.

Mewujudkan Ekosistem Pangan yang Bahagia

Menutup pernyataannya, Amran menekankan bahwa tujuan akhir dari ketegasan ini adalah agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaat yang adil tanpa ada pihak yang merasa dirugikan oleh permainan spekulan.

“Supaya apa tujuannya? Produsen tersenyum, pedagangnya bahagia, dan konsumennya juga ikut menikmati bulan suci Ramadan dengan tenang,” pungkasnya. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Soal Putusan MA Batalkan Suket SMA Gibran, Gerindra: Hormati Proses Hukum dan Minta Kemenkeu/Kementerian Terkait Beri Penjelasan
Peluang Indonesia Bertahan di Emerging Market MSCI Capai Di Atas 50 Persen, BEI Makin Optimistis
Pemkab Barito Selatan Salurkan Bansos dan Cadangan Pangan untuk Tiga Desa di Dusun Selatan
Pemkab Mura Dukung Peningkatan Kinerja Jamkrida
Kukuhkan ABPEDNAS Mura, Heriyus Harapkan Desa Semakin Kuat dan Mandiri
Kalteng Mulai Hujan, Relawan Karhutla Palangka Raya Tetap Waswas Sisa Titik Api
Pajak Pembalut 11 Persen Tuai Kritik: Dinilai Bebani Kebutuhan Dasar Perempuan
Suket Ijazah Wapres Gibran Tak Sah, PDIP Mulai Jajaki Hak Angket Lintas Fraksi

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 08:19 WIB

Soal Putusan MA Batalkan Suket SMA Gibran, Gerindra: Hormati Proses Hukum dan Minta Kemenkeu/Kementerian Terkait Beri Penjelasan

Minggu, 1 November 2026 - 07:28 WIB

Peluang Indonesia Bertahan di Emerging Market MSCI Capai Di Atas 50 Persen, BEI Makin Optimistis

Minggu, 1 November 2026 - 02:02 WIB

Pemkab Barito Selatan Salurkan Bansos dan Cadangan Pangan untuk Tiga Desa di Dusun Selatan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 22:32 WIB

Pemkab Mura Dukung Peningkatan Kinerja Jamkrida

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 12:49 WIB

Kalteng Mulai Hujan, Relawan Karhutla Palangka Raya Tetap Waswas Sisa Titik Api

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 11:18 WIB

Pajak Pembalut 11 Persen Tuai Kritik: Dinilai Bebani Kebutuhan Dasar Perempuan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 11:11 WIB

Suket Ijazah Wapres Gibran Tak Sah, PDIP Mulai Jajaki Hak Angket Lintas Fraksi

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 06:07 WIB

Desakan Sanksi Terberat untuk Korporasi Penyebab Karhutla

Berita Terbaru

Sekda Mura, Lynda Kristiane, saat mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Jamkrida Kalimantan Tengah Tahun 2026 secara daring melalui Zoom dari Aula A Kantor Bupati Mura, Jumat (30/10/2026).

Berita

Pemkab Mura Dukung Peningkatan Kinerja Jamkrida

Sabtu, 31 Okt 2026 - 22:32 WIB