Kritik Erros Djarot: Anggota DPR Tak Independen, Kekuasaan Ada di Tangan Ketua Partai

1TULAH.COM-Sutradara dan politikus senior, Erros Djarot, mengutarakan kritik tajamnya terhadap kondisi politik Indonesia saat ini. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Erros menyebut bahwa demokrasi Indonesia seolah-olah “disandera” oleh kekuasaan mutlak para ketua umum partai.

Menurut Erros, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak lagi memiliki independensi, sebab kekuasaan mereka sepenuhnya berada di bawah kendali pimpinan partai.

“Jadi sebetulnya kita ini negeri ini disandera oleh para ketua umum partai. Bahkan anggota DPR-nya disandera sama ketua partainya,” ujar Erros.

Keputusan Penting Bergantung pada Ketua Partai

Erros menilai bahwa kewenangan anggota DPR saat ini hanya sebatas formalitas. Ia mencontohkan bahwa semua keputusan penting, mulai dari pencalonan pejabat publik hingga penentuan posisi strategis negara seperti duta besar, harus mendapatkan persetujuan dari ketua umum partai.

“Mau jadi apa pun harus lewat legislatif. Lewat siapa? Lewat DPR. Enggak, lewat ketua umum partai karena semua ditentukan sama ketua umum partai,” jelasnya.

Erros yang mengaku pernah berada di lingkaran politik, menegaskan bahwa banyak politisi yang terlihat berkuasa namun sebenarnya hanya menjalankan perintah. “Orang-orang yang terlihat sombong, merasa hebat, padahal hanya dipanggil dan diatur oleh ketua umum mereka,” ungkapnya.

Oligarki dan Penderitaan Rakyat

Lebih lanjut, Erros Djarot menyampaikan bahwa ketergantungan penuh pada ketua umum ini berujung pada penderitaan rakyat. Ia menyebut bahwa kepentingan publik sering kali dikesampingkan demi kepentingan segelintir elite politik dan konglomerat.

Erros bahkan menguatkan argumennya dengan menyebut adanya kolaborasi antara ketua umum partai dan para konglomerat yang memperkuat cengkeraman oligarki.

“Dikendalikan oleh institusi yang namanya institusi ketua umum partai dan institusi para konglomerat ini oligarki ini ya. Itu sebenarnya negara ini dipenjara,” tegasnya.

Harapan Pasca-Orde Baru yang Tak Terwujud

Di akhir perbincangannya, Erros mengenang momen reformasi 1998 saat rezim Orde Baru tumbang. Ia mengaku memiliki harapan besar bahwa akan lahir pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat. Namun, ia merasa kecewa karena realitas yang terjadi justru jauh dari ekspektasi.

Erros berharap masyarakat dapat lebih kritis dalam melihat fenomena politik yang ada dan tidak hanya terpaku pada pencitraan. Ia menekankan perlunya pembenahan sistem politik agar kembali ke esensi demokrasi yang sejati, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, bukan di tangan segelintir elite. (Sumber:Suara.com)