Keadilan DBH Batu Bara Kalteng Dipertanyakan: Legislator Ampera A.Y. Mebas Soroti Ketimpangan Daerah Penghasil

1TULAH.COM-Isu keadilan dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) sektor batu bara di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali mencuat. Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Ampera A.Y. Mebas, secara tegas mempertanyakan ketimpangan distribusi pendapatan daerah yang berasal dari royalti batu bara.

Sorotan utama ditujukan pada kabupaten-kabupaten penghasil utama, seperti Barito Utara, Murung Raya, Kapuas, Barito Selatan, dan Barito Timur, yang dinilai belum merasakan manfaat yang seimbang dari kontribusi signifikan mereka.

Menurut Ampera, wilayah-wilayah tersebut merupakan penyumbang royalti batu bara terbesar bagi Kalteng. Namun, ia menyayangkan bahwa daerah-daerah ini justru minim mendapatkan alokasi dana yang proporsional untuk mendukung percepatan pembangunan.

“Coba bayangkan, daerah kami yang menjadi tulang punggung pendapatan batu bara Kalteng, tapi apa yang kami dapat,” ucap Ampera, pada Senin (28/7/2025).

Mekanisme Distribusi DBH yang Tidak Jelas dan Utang Pusat

Ampera secara terang-terangan mempertanyakan mengapa dana yang dihasilkan dari wilayah penghasil batu bara tidak kembali secara proporsional ke daerah-daerah tersebut. Ia mengaku tidak memahami mekanisme distribusi DBH batu bara yang berlaku saat ini.

“Ketidakjelasan mekanisme distribusi DBH diperparah oleh utang pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Kalteng yang mencapai ratusan miliar rupiah dan belum dilunasi,” jelasnya. Kondisi ini, lanjut Ampera, semakin membatasi anggaran pembangunan di daerah, menambah kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh kabupaten-kabupaten penghasil batu bara.

Harapan Akan Transparansi dan Percepatan Pembangunan

Menyikapi hal ini, Ampera A.Y. Mebas berharap agar pemerintah provinsi dan pemerintah pusat segera memberikan penjelasan transparan mengenai mekanisme distribusi DBH batu bara. Ia menekankan pentingnya keadilan dan proporsionalitas dalam pembagian pendapatan, sehingga daerah penghasil dapat merasakan dampak positif dari sumber daya alam yang mereka miliki.

Kejelasan mekanisme dan pembagian yang adil ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan di kabupaten-kabupaten penghasil batu bara.

Dengan demikian, kesenjangan pembangunan di Kalimantan Tengah dapat berkurang, dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam ini dapat meningkat secara signifikan. (Ingkit)