Bareskrim Polri Bantah Isu Pemeriksaan Idham Azis dan Tito Karnavian Terkait Penyadapan Presiden Prabowo

1TULAH.COM-Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri secara tegas membantah isu yang menyebut dua mantan Kapolri, Jenderal (Purn) Idham Azis dan Jenderal (Purn) Tito Karnavian, menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, memastikan bahwa kabar yang beredar liar di media sosial tersebut sepenuhnya tidak berdasar.

“Infonya tidak benar,” tegas Komjen Pol Asep Safrudin saat dikonfirmasi mengenai isu pemeriksaan Tito Karnavian dan Idham Azis, Minggu (8/11/2026).

Awal Mula Berita Beredar di Media Sosial

Kabar burung mengenai pemeriksaan dua mantan petinggi kepolisian ini mencuat setelah diunggah oleh akun Instagram @kritikkerass. Dalam unggahannya, akun tersebut mengklaim bahwa seorang pejabat setingkat menteri akan ditahan karena diduga terlibat dalam aksi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

“Infonya ada menteri yang ditahan malam ini karena terlibat penyadapan Prabowo, inisial TK,” tulis akun tersebut dalam unggahannya yang memicu gelombang spekulasi netizen.

Narasi dengan inisial “TK” tersebut dengan cepat mengarah pada tuduhan kepada Tito Karnavian, hingga akhirnya disanggah secara resmi oleh Mabes Polri.

Perkembangan Kasus Penyadapan Ilegal

Meskipun isu pemeriksaan Idham Azis dan Tito Karnavian dibantah, proses hukum atas dugaan akses ilegal dan penyadapan pejabat negara terus berjalan.

Dalam perkembangan penyidikan perkara ini, terdapat empat perwira tinggi (jenderal) polisi yang disebut-sebut telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni:

1. Jenderal Listyo Sigit Prabowo

2. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution

3. Irjen Pol Eko Hadi Santoso

4. Irjen Pol Slamet Uliandi

Pembentukan Tim Khusus dan Ancaman Pasal Berlapis

Untuk menjaga transparansi dan objektivitas penyidikan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mempersiapkan pembentukan tim khusus yang akan dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri. Tim ini bertugas mengusut tuntas dugaan akses ilegal berupa penyadapan yang menyasar sejumlah tokoh negara, termasuk Presiden Prabowo.

Para pihak yang terlibat dalam perkara ini dijerat dengan pasal berlapis, antara lain:

• Pasal 258 & Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

• Pasal 32 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Atas dugaan tindakan penyadapan ilegal tersebut, ancaman hukuman pidana maksimal yang dihadapi para tersangka mencapai 10 tahun penjara. (Sumber:Suara.com)