Muhammadiyah Dukung Evakuasi Warga Palestina: Syaratnya Bukan Permanen dan Tolak Konsep Ala Trump

- Jurnalis

Selasa, 22 April 2025 - 15:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. [Kontributor/Putu]

Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. [Kontributor/Putu]

1TULAH.COM-Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina dari Gaza. Namun, organisasi Islam terbesar di Indonesia ini memberikan catatan penting, yakni evakuasi tersebut bersifat sementara dan tidak mengadopsi konsep yang pernah ditawarkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan pandangan ini di Kantor PP Muhammadiyah Kota Yogyakarta pada Selasa (22/4/2025). “Ya (Muhammadiyah) sejalan, yang penting tidak ada kontroversi. Yang kedua, tidak bersifat permanen, dan tidak dalam konsep yang sama seperti ditawarkan oleh (Presiden AS) Trump,” tegas Haedar, seperti dilansir Antara.

Haedar menjelaskan bahwa Muhammadiyah memahami rencana evakuasi ini sebagai langkah sementara untuk memberikan pelayanan kesehatan dan keamanan bagi warga Palestina. Bahkan, ia menyebutkan adanya potensi untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak Palestina selama berada di Indonesia, dengan harapan mereka dapat kembali ke tanah airnya setelah situasi memungkinkan.

Meski mendukung langkah cepat (fast program) seperti evakuasi, Muhammadiyah tetap menekankan pentingnya pendekatan diplomatik dan politik jangka panjang dalam membela Palestina. Haedar mengingatkan bahwa sikap tegas Indonesia terhadap isu Palestina selama ini, sebagaimana tercermin dalam pidato mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, harus tetap menjadi landasan utama kebijakan luar negeri.

Baca Juga :  Respons Kabut Asap Lintas Batas: Presiden Prabowo Bahas Tawaran Bantuan Malaysia untuk Penanganan Karhutla

“Selama ini kan Indonesia itu sangat tegas terhadap (masalah) Palestina. Bahkan pidato Menteri Luar Negeri RI yang lalu, Bu Retno Marsudi begitu tegas, yang itu mewakili pemerintah Indonesia, biarpun sekarang berganti (menlu), sikap politik itu tetap harus dipegang menjadi patokan utama,” ujarnya.

Haedar menyoroti rekam jejak Muhammadiyah dalam memberikan bantuan kepada rakyat Palestina, termasuk pengiriman dokter ke Gaza, penyediaan pendidikan bagi mahasiswa Palestina di Indonesia, dan pembangunan madrasah bagi anak-anak pengungsi di Beirut. Ia menilai bahwa langkah-langkah pragmatis untuk mengatasi masalah mendesak juga diperlukan.

Dalam konteks perbedaan pandangan di antara kelompok pendukung kemerdekaan Palestina, Haedar menekankan pentingnya menjaga kesatuan sikap melalui dialog. “Kita jangan saling kontradiksi yang akhirnya kita tidak bisa memobilisasi energi positif kita untuk Palestina. Saya yakin inilah tradisi dalam kehidupan kebangsaan kita,” tuturnya.

Baca Juga :  KPK Atur Ulang Jadwal Pemeriksaan Nia Kania dalam Kasus Bank BJB

Muhammadiyah menyatakan kesiapannya untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Namun, Haedar berharap agar setiap upaya yang dilakukan benar-benar didasari oleh prinsip kemanusiaan dan sejalan dengan semangat politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

“Langkah-langkah politik tentu juga harus menjadi perhatian pemerintah dengan semangat politik bebas aktif dan proaktif untuk mencari solusi,” katanya.

Dukungan Muhammadiyah ini muncul setelah lawatan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara di Timur Tengah, termasuk Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania, untuk mencari dukungan terkait rencana evakuasi 1.000 warga Palestina ke Indonesia.

Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan bahwa rencana evakuasi ini akan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari semua pihak terkait dan dengan catatan bahwa warga Palestina yang dievakuasi akan kembali ke Gaza setelah kondisi memungkinkan. (Sumber:Suara.com)

 

Berita Terkait

Perkuat Penegakan Hukum Karhutla, Kejagung dan Polri Bakal Gelar Rakor Terbatas
Luas Kebakaran Melonjak 69%, Mengapa Pemerintah Belum Tetapkan Status Bencana Nasional?
Reses DPRD Kalteng Dapil II: Infrastruktur, Layanan Dasar, dan Pertanian Jadi Aspirasi Utama Warga Kotim-Seruyan
Dugaan Korupsi Dana Bencana di BNPB, KPK Amankan 14 Orang Beserta Uang dan Emas Batangan
Kemenkeu Siapkan Skema Baru, Mulai 2027 Dana Pensiun dan Bansos Langsung Cair ke Rekening Penerima
KPK Atur Ulang Jadwal Pemeriksaan Nia Kania dalam Kasus Bank BJB
Karhutla Meluas, DPR Dorong Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional
Rahmanto: FSQ Jadi Sarana Syiar Islam dan Pelestarian Seni Islami
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 14 Oktober 2026 - 15:51 WIB

Perkuat Penegakan Hukum Karhutla, Kejagung dan Polri Bakal Gelar Rakor Terbatas

Rabu, 14 Oktober 2026 - 10:00 WIB

Luas Kebakaran Melonjak 69%, Mengapa Pemerintah Belum Tetapkan Status Bencana Nasional?

Rabu, 14 Oktober 2026 - 08:34 WIB

Reses DPRD Kalteng Dapil II: Infrastruktur, Layanan Dasar, dan Pertanian Jadi Aspirasi Utama Warga Kotim-Seruyan

Rabu, 14 Oktober 2026 - 06:22 WIB

Dugaan Korupsi Dana Bencana di BNPB, KPK Amankan 14 Orang Beserta Uang dan Emas Batangan

Rabu, 14 Oktober 2026 - 06:14 WIB

Kemenkeu Siapkan Skema Baru, Mulai 2027 Dana Pensiun dan Bansos Langsung Cair ke Rekening Penerima

Selasa, 13 Oktober 2026 - 21:18 WIB

KPK Atur Ulang Jadwal Pemeriksaan Nia Kania dalam Kasus Bank BJB

Selasa, 13 Oktober 2026 - 21:16 WIB

Karhutla Meluas, DPR Dorong Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:24 WIB

Rahmanto: FSQ Jadi Sarana Syiar Islam dan Pelestarian Seni Islami

Berita Terbaru