Pj Bupati Barut Hadiri Rakor Penguatan Kepala Daerah Digelar KPK di Yogyakarta

1TULAH.COM, Yogyakarta – Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara (Barut), Muhlis, didampingi Ketua DPRD Hj Mery Rukaini serta Pj Sekda Jufriansyah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu, 19 Maret 2025.

Kegiatan berlangsung di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta dan dihadiri oleh para kepala daerah dari berbagai provinsi, di antaranya DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Rakor ini bertujuan memperkuat komitmen kepala daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, terutama setelah dilantik.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga integritas dan menghindari korupsi dalam pengelolaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa.

“KPK terus memantau penggunaan anggaran daerah, terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa yang rawan korupsi. Oleh karena itu, kami mendorong pengawasan yang lebih ketat agar dana publik benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Setyo Budiyanto.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara kepala daerah, DPRD, serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi.

Setyo bahkan menyinggung kasus terbaru di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, yang menjadi bukti bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah kunci untuk mencegah tindak pidana korupsi.

Selain itu, KPK turut mengingatkan agar dana desa dikelola dengan transparan, meskipun nominalnya relatif kecil.

Menurutnya, penyalahgunaan dana desa tetap berpotensi merugikan masyarakat jika tidak diawasi dengan baik.

Di akhir sambutannya Setyo Budiyanto kembali mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menjaga transparansi dalam menjalankan tugasnya.

Ia menegaskan bahwa penguatan sistem pengawasan internal di setiap daerah adalah langkah strategis dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya.

“Dengan adanya rakor ini, diharapkan semakin banyak daerah yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu Pj Bupati Muhlis, menegaskan bahwa Pemkab Barut berkomitmen penuh dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Kami akan terus berupaya memastikan bahwa seluruh kebijakan dan anggaran dikelola dengan penuh integritas. Arahan dari KPK dalam rakor ini menjadi bekal penting untuk kami untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di daerah,” tegas Pj Bupati Muhlis.

Turut hadir dalam kegiatan ini Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, serta Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. Kehadiran mereka semakin memperkuat sinergi dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih bersih.

Editor: Aprie