1TULAH.COM, Muara Teweh- Tim penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggeledah Kantor Setda Kabupaten Barito Utara, Selasa 11 Februari 2025, sore.
Kedatangan 5 tim penyidik Kejati Kalteng beranggotakan tiga laki-laki dan 2 perempuan. Mereka juga didampingi Kasi Pidsus Barito Utara dan 2 anggota Polisi.
Wartawan ini mencatat sejak kedatangan sampai berakhir 5 jam lama nya, tim menggeledah salah ruang kantor Hukum Pemkab Barut. Apa yang disasar? mencari dokumen perizinan tambang diduga menyalhi aturan pada periode 2009-2012.
Kasi Penyidikan Kejati Kalteng, Eko Nugroho kepada wartawan mengatakan, tim penyidik dari Tim Kejaksaan Kalimantan Tengah saat ini tengah melakukan pengumpulan alat bukti. Awalnya memeriksa beberapa orang saksi, salah satunya ada yang terdapat di Barito Utara dan juga sebagian di Palangka Raya.
“Selanjutnya dilakukan dengan penggeledahan untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk pembuktian. Perkaranya penerbitan surat izin usaha pertambangan oleh Bupati Barito Utara periode 2009-2012. Kami menduga ada dugaan tindak pidana korupsi berakibat terjadinya kerugian negara,” kata Eko Nugroho, Selasa malam.
Disinggung bukti-bukti apa yang dibawa usai penggeledahan, Eko menerangkan, bukti dibawa dokumen berupa dokumen dan surat-surat terkait surat izin usaha pertambangan tersebut yang nanti akan kami ditelaah dan kami akan pelajari dan analisa untuk pembuktian.
“Kami masih dalam tahap pengumpulan alat bukti untuk membuat terang tindak pidana. Perusahaan masih kita pelajari. Sampai saat ini sudah 13 orang kita minta keterangan dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah,” ujarnya.
Perkiraan kerugiasn negara berapa? masih akan dihitung oleh tim auditor, baik dari kami maupun dari pihak luar. “Ruang yang kita geledah adalah ruang kantor Hukum sekretariat kabupaten Barito Utara, karena memang proses perizinannya ada jejak-jeka yang perlu kita teliti dan pelajari,” tegasnya.
Ditanya lagi, apakah yang diperiksa semua dokumen perizinan tambang periode 2009-2012 atau hanya beberapa? eko menjawab ada beberapa yang diduga melanggar prosedur, melanggar peraturan perundang-undangan baik itu undang-undang pertambangan maupun peraturan pemerintah.
Ada berapa perusahaan? kami masih pelajari dan cari dan kami tidak mengada-ada dan berbicara sesuai fakta yang ada. Begitu juga perusahaan masih kami dalami,” tutup Eko Nugroho.
Sementara itu informasi sahih diterima 1tulah.com, besok tim akan menyita sebuah perusahaan pertambangan.(*)
