1TULAH.COM – Usulan terkait dibentuknya panitia khusus (pansus) demi mengusut dalang pembuatan pagar laut di Perairan Tangerang, Banten ditanggapi dingin Partai Golkar. Sekjen DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menilai, belum dibutuhkan adanya pansus untuk membahas persoalan pagar laut.
“Kalau sampai saat ini ya, kami belum memandang perlu sampai sejauh itu ya,” kata Sarmuji setelah menghadiri perayaan Natal yang diselenggarakan DPP AMPI di Markas Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (22/1/2025).
Sarmuji ungkapkan bahwa, lebih baik jika ingin dilakukan identifikasi persoalan terlebih dahulu melalui rapat kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau kementerian terkait lainnya.
“Jadi identifikasi persoalan itu bisa melalui komisi terlebih dahulu. Baik di rapat kerja, di KKP maupun di kementerian terkait lainnya,” jelasnya.
Sarmuji menyebutkan, terkait pembentukan pansus baru dianggal perlu jika dari hasil identifikasi permasalahan tidak dapat diselesaikan di tingkat eksekutif.
“Tapi hingga saat ini rasanya belum karena para pimpinan komisi, anggota komisi masing-masing belum memanggil menteri-menteri terkait,” katanya.
“Nanti kita tunggu hasil dari pemanggilan komisi-komisi terhadap kementerian terkait,” lanjutnya.
Beliau menganggap, Presiden Prabowo Subianto sudah cukup tegas dengan mengeluarkan instruksi pembongkaran pagar laut yang membentang hingga 30 kilometer tersebut.
“Pak Presiden sudah memerintahkan supaya itu dibongkar ya. Itu menunjukkan komitmen Presiden terhadap aspek tata lingkungan, keberpihakan pada nelayan,” katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh beri usulan mengenai pembentukan Pansus ikhwal untuk mengusut dalang pagar laut di pesisir pantai Tangerang Banten. Alasannya, pagar laut tersebut telah membuat gaduh hingga menimbulkan spekulasi liar yang berdampak menggerus kepercayaan publik terhadap pihak pemerintah
Penulis : Wanda Hanifah Pramono
Sumber Berita : Suara.com