Golkar Anggap Pansus Belum Diperlukan Terkait Polemik Pagar Laut Tangerang

- Jurnalis

Kamis, 23 Januari 2025 - 18:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekjen DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji (sumber: suara.com)

Sekjen DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji (sumber: suara.com)

1TULAH.COM – Usulan terkait dibentuknya panitia khusus (pansus) demi mengusut dalang pembuatan pagar laut di Perairan Tangerang, Banten ditanggapi dingin Partai Golkar. Sekjen DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menilai, belum dibutuhkan adanya pansus untuk membahas persoalan pagar laut.

“Kalau sampai saat ini ya, kami belum memandang perlu sampai sejauh itu ya,” kata Sarmuji setelah menghadiri perayaan Natal yang diselenggarakan DPP AMPI di Markas Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (22/1/2025).

Sarmuji ungkapkan bahwa, lebih baik jika ingin dilakukan identifikasi persoalan terlebih dahulu melalui rapat kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau kementerian terkait lainnya.

Baca Juga :  Harumkan Nama Indonesia, Widya Esthetic Clinic Banjarmasin Raih Penghargaan Bergengsi Asia Pasifik 2026

“Jadi identifikasi persoalan itu bisa melalui komisi terlebih dahulu. Baik di rapat kerja, di KKP maupun di kementerian terkait lainnya,” jelasnya.

Sarmuji menyebutkan, terkait pembentukan pansus baru dianggal perlu jika dari hasil identifikasi permasalahan tidak dapat diselesaikan di tingkat eksekutif.

“Tapi hingga saat ini rasanya belum karena para pimpinan komisi, anggota komisi masing-masing belum memanggil menteri-menteri terkait,” katanya.

“Nanti kita tunggu hasil dari pemanggilan komisi-komisi terhadap kementerian terkait,” lanjutnya.

Beliau menganggap, Presiden Prabowo Subianto sudah cukup tegas dengan mengeluarkan instruksi pembongkaran pagar laut yang membentang hingga 30 kilometer tersebut.

Baca Juga :  Gandeng BRIN dan Ilmuwan, BPGMN Siapkan AI dan Teknologi Water Injection Cegah Karhutla

“Pak Presiden sudah memerintahkan supaya itu dibongkar ya. Itu menunjukkan komitmen Presiden terhadap aspek tata lingkungan, keberpihakan pada nelayan,” katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh beri usulan mengenai pembentukan Pansus ikhwal untuk mengusut dalang pagar laut di pesisir pantai Tangerang Banten. Alasannya, pagar laut tersebut telah membuat gaduh hingga menimbulkan spekulasi liar yang berdampak menggerus kepercayaan publik terhadap pihak pemerintah

Penulis : Wanda Hanifah Pramono

Sumber Berita : Suara.com

Berita Terkait

Sidak Pasar Buntok, DKUKMPP Barsel Temukan Dua Merek Beras Diduga Tak Memenuhi Standar
DPRD Kalteng Tetapkan Renja 2027 dan Sahkan Raperda Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-8
Jadwal Lengkap MotoGP Jepang 2026: Sengitnya Rivalitas Jorge Martin dan Marc Marquez di Motegi
SiLPA Anjlok Jadi Rp10 Miliar, Struktur Belanja APBD Perubahan Barito Selatan Dipangkas Rp200 M
Wabup Barsel Instruksikan Pembentukan Posko Karhutla dan Distribusi Air Bersih di Setiap Kecamatan
Dugaan Cacat Syarat Pendidikan Gibran Disidangkan di MK, Ini Poin Gugatan Pemohon
DPRD Kalteng Dukung Pembukaan Rekening Bansos, Purdiono: Pemberdayaan Ekonomi Jauh Lebih Penting
Jokowi Hadiri Rakorda PSI Kabupaten Bekasi, Alasan Baru Tunjukkan KTA: “Suka-suka Saya Dong!”
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 30 September 2026 - 16:04 WIB

Sidak Pasar Buntok, DKUKMPP Barsel Temukan Dua Merek Beras Diduga Tak Memenuhi Standar

Rabu, 30 September 2026 - 14:05 WIB

DPRD Kalteng Tetapkan Renja 2027 dan Sahkan Raperda Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-8

Rabu, 30 September 2026 - 12:30 WIB

Jadwal Lengkap MotoGP Jepang 2026: Sengitnya Rivalitas Jorge Martin dan Marc Marquez di Motegi

Selasa, 29 September 2026 - 15:54 WIB

SiLPA Anjlok Jadi Rp10 Miliar, Struktur Belanja APBD Perubahan Barito Selatan Dipangkas Rp200 M

Senin, 28 September 2026 - 19:13 WIB

Wabup Barsel Instruksikan Pembentukan Posko Karhutla dan Distribusi Air Bersih di Setiap Kecamatan

Senin, 28 September 2026 - 13:31 WIB

Dugaan Cacat Syarat Pendidikan Gibran Disidangkan di MK, Ini Poin Gugatan Pemohon

Senin, 28 September 2026 - 06:53 WIB

DPRD Kalteng Dukung Pembukaan Rekening Bansos, Purdiono: Pemberdayaan Ekonomi Jauh Lebih Penting

Senin, 28 September 2026 - 06:48 WIB

Jokowi Hadiri Rakorda PSI Kabupaten Bekasi, Alasan Baru Tunjukkan KTA: “Suka-suka Saya Dong!”

Berita Terbaru