BuzzeRp atau Pendapat Jujur? Postingan Influnecer Irwan Prasetiyo yang Dukung Kenaikan PPN Digerudug Warganet

- Jurnalis

Sabtu, 28 Desember 2024 - 06:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Influencer TikTok dukung PPN 12 persen. (TikTok @irwanprasetiyo)

Influencer TikTok dukung PPN 12 persen. (TikTok @irwanprasetiyo)

1TULAH.COM-Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku mulai awal tahun 2025 terus menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Salah satu yang turut meramaikan diskusi ini adalah influencer terkenal, Irwan Prasetiyo.

Melalui akun media sosialnya, Irwan Prasetiyo menyatakan dukungannya terhadap kebijakan kenaikan PPN. Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara guna membiayai pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

“Aku setuju PPN naik ke 12 persen, karena sebagian besar orang Indonesia masih nggak bayar pajak penghasilan ya #lhokokbisa,” tulis Irwan dalam akun TikTok-nya.

Pernyataan Irwan tersebut sontak menuai beragam reaksi dari netizen. Tak sedikit yang merasa tidak setuju dengan pendapatnya. Mereka berargumen bahwa kenaikan PPN akan membebani masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Baca Juga :  Survei CELIOS: 75% Masyarakat Merasa Stres dengan Kebijakan Pemerintah di 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo

“Lho kok bisa? Lho kok bisa? Lho kok bisa jadi buzzer?” sindir komika Yudha Keling menanggapi pernyataan Irwan.

Kritik serupa juga dilontarkan oleh netizen lainnya. Mereka mempertanyakan konsistensi Irwan yang mendukung kenaikan PPN, padahal ia mengaku pernah bekerja di perusahaan besar dengan gaji tinggi di luar negeri.

“Ada yang ngaku kerja posisi bagus di Adidas dengan gaji gede tapi masih ngambil side job jadi buzzeRp. Lah kok bisa?” cuit salah satu netizen.

Perbandingan PPN dan Pajak Penghasilan

Salah satu poin utama dalam perdebatan ini adalah perbandingan antara PPN dan pajak penghasilan. Irwan berpendapat bahwa banyak masyarakat Indonesia yang belum taat pajak, sehingga kenaikan PPN diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara.

Namun, banyak netizen yang berargumen bahwa membandingkan PPN dan pajak penghasilan tidaklah tepat. Mereka berpendapat bahwa kenaikan PPN akan membebani semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sudah taat pajak.

Baca Juga :  Usut Dana Hibah KPU, Kejari Mura Sita Sejumlah Dokumen

Dampak Kenaikan PPN

Kenaikan PPN memang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara. Namun, kebijakan ini juga memiliki potensi dampak negatif, seperti:

  • Meningkatkan inflasi: Kenaikan harga barang dan jasa akibat kenaikan PPN dapat memicu inflasi.
  • Membebani masyarakat: Kenaikan PPN akan menambah beban pengeluaran masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
  • Menurunkan daya beli: Dengan meningkatnya harga barang dan jasa, daya beli masyarakat akan menurun.

Pernyataan Irwan Prasetiyo tentang kenaikan PPN telah memicu perdebatan yang sengit di media sosial. Meskipun ada pro dan kontra, yang jelas adalah kebijakan kenaikan PPN ini memiliki dampak yang kompleks dan perlu dikaji lebih lanjut. (Sumber:Suara.com)

 

 

 

Berita Terkait

Ancaman Wacana Revisi UU Hak Cipta: Media Lokal Tolak Sentralisasi LMK dan Risiko Link Tax
Prabowo dan Presiden Mesir Sepakati Penguatan Pendidikan: Beasiswa, Riset, hingga Exchange Dosen
Survei CELIOS: 75% Masyarakat Merasa Stres dengan Kebijakan Pemerintah di 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo
Benarkah “Belum Makan Kalau Belum Makan Nasi”? Menguak Sejarah Dominasi Beras di Indonesia
Kerusakan Ekologis dan Ancaman Kesehatan: Mengapa Karhutla di Sumatra dan Kalimantan Tak Kunjung Usai?
Bebas dari Ilusi Timeline Hidup: Mengapa Ambil Jeda Bukan Berarti Tertinggal
Pemkab Mura Harapkan KNPI Jadi Mitra Strategis Pembangunan Daerah
Rencana Pembayaran Gaji PNS Lewat Koperasi: Peluang, Risiko, dan Tantangan Realisasinya
Tag :

Berita Terkait

Senin, 12 Oktober 2026 - 10:06 WIB

Ancaman Wacana Revisi UU Hak Cipta: Media Lokal Tolak Sentralisasi LMK dan Risiko Link Tax

Senin, 12 Oktober 2026 - 08:39 WIB

Prabowo dan Presiden Mesir Sepakati Penguatan Pendidikan: Beasiswa, Riset, hingga Exchange Dosen

Senin, 12 Oktober 2026 - 07:32 WIB

Survei CELIOS: 75% Masyarakat Merasa Stres dengan Kebijakan Pemerintah di 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo

Minggu, 11 Oktober 2026 - 18:54 WIB

Benarkah “Belum Makan Kalau Belum Makan Nasi”? Menguak Sejarah Dominasi Beras di Indonesia

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 16:03 WIB

Kerusakan Ekologis dan Ancaman Kesehatan: Mengapa Karhutla di Sumatra dan Kalimantan Tak Kunjung Usai?

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 11:30 WIB

Pemkab Mura Harapkan KNPI Jadi Mitra Strategis Pembangunan Daerah

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 06:45 WIB

Rencana Pembayaran Gaji PNS Lewat Koperasi: Peluang, Risiko, dan Tantangan Realisasinya

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 05:44 WIB

Atasi Kabut Asap Karhutla hingga Singapura, Pemerintah Indonesia Dampingi Aksi Lapangan dengan Diplomasi

Berita Terbaru