Rugikan Negara dari Cukai Rokok Rp296,2 Miliar, KPK Tahan Mantan Kepala BP Kawasan Perdagangan Bebas Tanjungpinang

- Jurnalis

Sabtu, 12 Agustus 2023 - 07:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan wilayah Kota Tanjungpinang Den Yealta kini ditahan di KPK. Sumber foto : suara.com

Kepala BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan wilayah Kota Tanjungpinang Den Yealta kini ditahan di KPK. Sumber foto : suara.com

1TULAH.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP KPBPB) Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Den Yealta, selama 20 hari.

Penahanan ini dilakukan setelah Den Yealta selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi cukai rokok, pada Jumat (11/8).

Den Yealta diduga merugikan negara hingga Rp 296,2 miliar.

“Diperoleh kecukupan alat bukti sehingga naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka, DY (Den Yealta),” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Perkara ini berkaitan dengan penetapan barang kena cukai (BKC).

Den Yealta saat menjabat sebagai Kepala BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang diduga melakukan manipulasi jumlah kuota rokok.

Hal itu berawal pada Desember 2015, saat Ditjen Bea dan Cukai mengirimkan surat resmi terkait evaluasi penetapan barang kena cukai (BKC) ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

“(Surat itu) berisi antara lain teguran pada BP Bintan terkait jumlah kuota rokok yang diterbitkan BP Bintan termasuk BP Tanjungpinang ditahun 2015 melebihi dari yang seharusnya dimana sesuai ketentuan besaran kuota rokok hanya sebesar 51, 9 juta batang sedangkan besaran kuota rokok yang diterbitkan sebesar 359, 4 juta batang dengan kalkulasi selisih sebesar 693 persen,” papar Asep.

Baca Juga :  Kantor Wali Kota Semarang Digeledah KPK, Ada Apa?

Selama Den Yealta menjabat, realisasi jumlah kuota hasil tembakau atau rokok melebihi dari kebutuhan wajar setiap tahunnya dengan ditandatanganinya 75 SK kuota.

Kebijakannya itu menguntungkan berbagai perusahaan dan distributor rokok yang harusnya membayar cukai dan pajak atas kelebihan itu.

“Untuk pemenuhan kuota rokok di wilayah Kota Tanjungpinang, DY (Den Yealta) sama sekali tidak melakukan perhitungan dan penentuan kuota rokok sebagaimana pertimbangan jumlah kebutuhan secara wajar akan tetapi secara sepihak membuat mekanisme penentuan kuota rokok dengan menggunakan data yang sifatnya asumsi diantaranya data perokok aktif, kunjungan wisatawan dan jumlah kerusakan barang,” jelas Asep.

Di samping itu, kata Asep, dia tidak melibatkan staf dalam penyusunan aturan perhitungan kuota rokok, sehingga hasil perhitungannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Adanya jatah titipan kuota rokok, disertai penetapan kuota rokok untuk beberapa perusahaan pabrik rokok lebih dari satu kali dalam satu tahun anggaran,” katanya.

Baca Juga :  BMKG Temukan Fakta Baru di Kejadian Gempa Batang

Oleh karenanya, Den Yealta melanggar sejumlah peraturan, di antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Kemudian, Pasal 105 ayat (2c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai.

Atas hal itu Den Yealta diduga menerima uang dari beberapa perusahaan rokok sekitar Rp 4,4 miliar.

Sejumlah uang itu juga masih didalami penyidik KPK.

“Akibat perbuatan tersangka tersebut, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp 296, 2 miliar,” kata Asep.

Guna proses penyidikan, Den Yealta ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 11 sampai 30 Agustus 2023 di Rutan Gedung Merah Putih KPK.

Den Yealta dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penulis : Nova Elisa Putri

Sumber Berita : Suara.com

Berita Terkait

Serunya TPN XI Daerah Murung Raya yang dilaksanakan ADARO Minerals
Pj Bupati Ajak Semangat Dalam Bekerja dan Disiplin
Transparansi Keuangan: Rapat Paripurna II DPRD Bahas Pertanggungjawaban APBD 2023
Palangka Raya Optimis Melesat Maju: Abdul Razak Dukung Pembangunan Berkelanjutan di Kota Cantik!
Breaking News! Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono Dilantik Jokowi Jadi Wamenkeu
Dua Politisi Gerindra Akan Dilantik Jokowi Sore Ini
Krisis Air di IKN Akan Jadi Lumbung Bisnis Elite Oligarki, Ini Penjelasan Greenpeace
Meriah! Senam Masal dan Jalan Sehat Warnai HUT ke-74 Barito Utara

Berita Terkait

Jumat, 19 Juli 2024 - 10:30 WIB

Serunya TPN XI Daerah Murung Raya yang dilaksanakan ADARO Minerals

Jumat, 19 Juli 2024 - 08:36 WIB

Pj Bupati Ajak Semangat Dalam Bekerja dan Disiplin

Jumat, 19 Juli 2024 - 07:37 WIB

Transparansi Keuangan: Rapat Paripurna II DPRD Bahas Pertanggungjawaban APBD 2023

Kamis, 18 Juli 2024 - 18:21 WIB

Palangka Raya Optimis Melesat Maju: Abdul Razak Dukung Pembangunan Berkelanjutan di Kota Cantik!

Kamis, 18 Juli 2024 - 16:05 WIB

Breaking News! Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono Dilantik Jokowi Jadi Wamenkeu

Kamis, 18 Juli 2024 - 15:40 WIB

Dua Politisi Gerindra Akan Dilantik Jokowi Sore Ini

Kamis, 18 Juli 2024 - 15:34 WIB

Krisis Air di IKN Akan Jadi Lumbung Bisnis Elite Oligarki, Ini Penjelasan Greenpeace

Kamis, 18 Juli 2024 - 14:56 WIB

Meriah! Senam Masal dan Jalan Sehat Warnai HUT ke-74 Barito Utara

Berita Terbaru

Berita

Pj Bupati Ajak Semangat Dalam Bekerja dan Disiplin

Jumat, 19 Jul 2024 - 08:36 WIB

Anggota DPRD Barito Utara, Riza Faisal.foto.dok.1tulah.com

Muara Teweh

Anggota DPRD Barut ini Ajak Masyarakat Tertib Berlalulintas

Jumat, 19 Jul 2024 - 07:03 WIB

Wakil Ketua DPRD I, H Parmana Setiawan,Foto.dok.1tulah.com

Muara Teweh

Waket Parmana Setiawan Minta Jauhi Judol Biar Hidup Tenang

Jumat, 19 Jul 2024 - 06:51 WIB