LPG Bersubsidi Mahal, Warga Pedesaan di Barito Utara Banyak Beralih Menggunakan Kayu Bakar

1TULAH.COM, Muara Teweh – LPG bersubsidi 3 kilogram di Barito Utara kian jauh dari harga eceran tertinggi (HET). Meski pemerintah daerah dan DPRD acapkali melakukan langkah-langkah penanganan dan pengawasan. Fakta sampai saat ini harga jual LPG bersubsidi belum juga mampu diterapkan sesuai HET.

Fakta terbaru diungkapkan anggota DPRD Barito Utara, Henny Rosgiaty Rusli. Politisi PDI Perjuangan ini menyebut akibat tingginya harga jual LPG bersubsidi. Tidak sedikit warga di pedesaan beralih menggunakan kayu bakar.

Pengakuan ini disampaikannya saat audensi dengan anggota DPR RI pusat, Ir Willy M Yospeh dan pihak Pertamina Perwakilan Kalteng, Selasa 8 Agustus 2023, lalu.

“Keadaan masyarakat Barito Utara saat ini tidak sedang baik-baik saja. Silahkan pihak pertamina melihat sendiri ke desa-desa. Akibat LPG bersubsidi sulit mereka dapat karena mahal. Akhirnya warga pedesaan banyak beralih menggunakan kayu bakar. Apa mesti di viralkan dulu baru dapat LPG murah,” kata Henny Rosgiaty Rusli.

Dikatakan Henny, selaku wakil rakyat dirinya sering turun ke desa dan melihat kenyataan itu.

“Coba pihak pertamina turun sampai ke desa. Jangan hanya terima masukan dari para agen dan pihak yang menyampaikan fakta berbeda dengan kenyataan. Mari kita sama-sama bekerja membantu masyarakat dengan menekan harga LPG bersubsidi 3 kilogram mudah di beli, yaitu harga murah,” imbuhnya.

Henny juga meminta pertamina Kalteng mengevaluasi agen dan pangkalan yang ada di Barito Utara.

Apalagi, pangkalan kata dia, yang ada di pedesaan banyak yang fiktif. Ada nama namun tidak ada keberadaannya.

Evaluasi agen dan pangkalan yang sistem sudah terkunci. Daftar pangkalan benar ada banyak. ratusan jumlahnya. Tapi hanya nama saja, banyak fiktif. Perbaharui pangkalan dan permudah mereka yang ingin menjadi pangkalan resmi.

“Bapak kan baru nih di Kalteng, segera evaluasi pangkalan. Kasih warga masyarakat Barito Utara, tidak dapat membeli LPG bersubsidi karena harganya selangit. Sementara hasil pendapatan warga seperti karet justru anjlok nilai jualnya.

DPRD kata dia, sering di kritik masyarakat dan dianggap tidak bisa memperjuangkan dan menyuarakan keluhan mereka.

“Sekarang ini keadaan masyarakat kita tidak sedang baik-baik saja. Coba bapak cek ke desa-desa itu. Lihat sampai ke dapur mereka. Kami berbicara untuk masyarakat, kita cari solusi bersama. Kasihan warga pedesaan, mereka tidak mampu beli LPG dengan harga tinggi, dan dengan terpaksa beralih ke kayu bakar,” tutup Henny.

Sementara itu, Manager UP2K Kalteng dan PT Pertamina Kalteng di paparkan oleh Widhi Tri Adhi Hidayat, selaku Sales Area Manager Retail mengatakan, pihaknya akan berkomitmen segera menyelesaikan kegaduhan HET.

“Kami juga mendukung pasar penyeimbang. Pangkalan juga akan ditambah. Yang fiktif agar disampaikan kepada kami. ada temuan juga dilaporkan ke kami, sehingga bisa ditindaklanjuti dengan pemutusan hubungan usaha, baik itu skorsing secara bertahap sesuai kontrak yang sudah di jalankan. Kami juga berkomitmen akan turun ke lapangan sampai ke desa-desa,” katanya.

DPRD Barito Utara bersama pihak Pertamina Kalteng yang disaksikan anggota DPR RI pusat Ir Willy M Yoseph membuat kesimpulan bersama, terkait mahalnya LPB bersubsidi 3 kilogram. Salah satu dari kesepakatan itu adalah,

1. Bagi agen maupun pangkalan yang tidak mematuhi maka pihak PT Pertamina dan penegak hukum akan memberikan sanksi yang jelas dan tegas.
2. Sebelum harga normal sesuai HET di Barito Utara, PT Pertamina mendukung adanya pasar penyeimbang LPG 3 kilogram dengan HET yang ditentukan Rp21.000 sampai Rp27.000.
3. Perlu kerjasama antara PT Pertamina, Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan aparat penegak hukum (APH) berkordinasi, supaya distribusi gas 3 kg lancar dan terjual kepada masyarakat sesuai dengan HET(harga eceran tertinggi).
4. Penambahan agen dan pangkalan LPG dapat dilakukan sesegera mungkin.(*)