1TULAH.COM, Muara Teweh – Pertanyaan para wakil rakyat, warga masyarakat dan perangkat desa terkait dana bantuan PT Medco akhirnya terjawab.
Keseluruhan nilai bantuan PT Medco untuk membuka jalan penghubung 7 desa di Kecamatan Lahei sebesar Rp7,1 Miliar. Pengelolaan jalan itu sendiri dilaksanakan oleh Perusda Batara membangun.
Jalan yang diperbaiki ada sepanjang 50 kilometer. Disamping jalan juga terpasang pipa kondensat yang di kerjakan oleh PT Mirah Ganal Energi (PT. MGE) yang sudah mendapt izin dari pemerintah daerah.
Hal ini dibeberkan sendiri oleh Bupati Barito Utara Nadalsyah, saat menjelaskannya di hadapan anggota komisi III, Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa 18 Juli 2023, sore.
Sebelum panjang lebar Nadalsyah menjelskan terkait pembukaan jalan penghubung 7 desa itu, ia meminta managemen PT Medco menjelaskan berapa dana yang dikucurkan kepada pihak Perusda Membangun.
“Tadi saya ada baca di medsos dan saat saya di Penang kemarin ada juga baca. Dari pada banyak yang salah sangka, mohon PT Medco menjelaskan berapa dana yang dikeluarkan. Nanti baru saya akan jelaskan pembangunan jalan sekian kilometer ini, kekurangan dananya dari siapa. nanti saya jelaskan,” kata Nadalsyah.
Lead Pasec & GS bangkanai, Muhammad Idrus, mewakili managemen PT Medco menjelaskan, sesuai dengan arahan hari jumat kemarin, bersama mitra kerja penggarapan jalan sudah ketemu. Dan mensinkronkan data yang sudah kami kontribusi kepada perusda.
Tahap pertama di tahun 2019 kami kucurkan dana ke pihak Perusda sebesar Rp2.800.000.000 di potong PPH. Tahap kedua dicairkan lagi sebesar Rp2.030.000.000 di potong PPH. Dan tahap ketiga Rp2.300.000.000.
“Jadi total dana masuk Rp7.100.000.000. Di potong PPH eh salah belum di potong PPH. Dan inilah total keseluruhan yang kami distribusikan ke Perusda. Dan perusda juga akan menyerahkan data dengan hardcopy kepada anggota dewan,” kata Muhammad Idrus.
Sementara Direktur Utama Perusda Batara Membangun, Asianoor Alihazeki menerangkan, bahwa total dana masuk setelah di potong PPH adalah sebesar Rp6.864.000.000,-.
Dana Perusda Batara Membangun terpakai untuk melakukan pembukaan jalan sebesar Rp2.500.000.000.
Dia menjelaskan, bahwa untuk membuka badan jalan pada umumnya, contoh di PT Tuhup Cool Mining, upah dan biaya per kilometer Rp2.100.000.000 sudah dengan perkerasan.
“Jadi jika dana dari PT Medco sebesar Rp6.864.000.000 di tambah dana perusda 2.500.000, dan boleh di hitung kekurangannya adalah dana dari PT Mitra Barito. Sebab paparnya, pembukaan jalan sejak tahun 2017 sampai tahun 2019, alat yang digunakan adalah milik pak Bupati Nadalsyah.
Dia mereka total kekurangan dana dari bantuan PT Medco dan Perusda sebesar Rp58.000.000.000.
“Jalan itu dulunya sudah fungsional bisa digunakan warga ketika itu. Sekarang ini rusak jalan itu belum ada perkerasan dan kembali rusak itu wajar,” terang Asianoor Alihazeki.
Sementara itu, Bupati Barito Utara, Nadalsyah, memaparkan terkait adanya ditanam pipa kondensat di dekat jalan dilakukan oleh PT Mirah Ganal Energi (PT MGE). Dalam pemasangannya, ungkap dia, sudah mendapat izin dari pemerintah daerah.
Dahulunya katra Nadalsyah, jalan ini terkenal dengan jalan Perusda. Memang Mitra Barito tidak mau ada namanya di depan. Makanya Perusda dimunculkan dan merupakan wakil dari peemerintah. Walaupun uang dari Perusda sangat kecil.
“Kareena PT MGE tahunya itu jalan Perusda dalam hal ini pemerintah daerah mereka minta izin kepada saya untuk memasang pipa kondesansat. Kita persilahkan dengan catatan mereka bekerja di sana pelihara jalan itu. Itu salah satu prasarat. Kami monitor di lapangan mereka memang memperhatiakn jalan itu, ” imbuhnya.
Sekarang saya mendapat laporan ada miskomukinasi antar PT Medco dan PT MGE, sehingga selesai pipa di pasang, pihak PT Medco tidak lagi memberi kontrak untuk PT MGE untuk mengangkut kondensat melalui pipa itu. Dan saya tidak tahu masalahnya apa.
“Pemasangan pipa itu pun oleh PT MGE mereka mengganti rugi tanah masyarakat. Diluar badan jalan yang ada. Mereka menggunakan jalan penghubung desa hanya mengangkut pipa-pipa bahkan saya minta mereka harus merawat. Dan benar saat mereka MGE bekerja jalan terawat. Karena jalan tanah wajar saja tidak ada penanganan serius.
“Saya minta kepada warga jangan masalah tanah ini dipolitisir. Tugas kepala desa menjelaskan kepada masyarakat atau konsultasi dengan pemerintah daerah. Saya heran juga di berita-berita ribut RDP dan sebagainya. Padahal kenyataan di dunia nyata aman-aman saja, tapi di dunia maya ribut,” tukasnya.
Sebelumnya, Wakil ketua I DPRD Barito Utara, Parmana Setiawan menjelaskan kenapa terjadi RDP di bulan Juni 2023, tepatnya tanggal 8 Mei ada menerima surat masuk dari masyarakat, Tujuan ke Ketua DPRD. Pada intinya keinginan masyarakat ingin mengetahui siapa sih yang bertanggung jawab jalan Perusda itu.
“Masyarakat waktu itu inginnya jalan diperbaiki, kalaul itu perusahaan mereka memperbaiki. Dan kalau itu jalan peemerintah beerarti mereka minta pemerintah memperbaiki. Itu intinya lalu kita jadwalkan saat rapat pimpinan. Namun saat RDP dijadwalkan bulan Juni saya tidak bisa hadir kareena tengah menjalani ibadah haji,” kata Parmana Setiawan.
Sedangkan Ketua Komisi III, Tajeri yang ketika itu memimpin RDP di Bulan Juni bersama managemen Perusda Batara Membangun dan PT Medco, mengatakan, terkait permasalahan jalan Perusda, dirinya sudah menyampaikan kepada Sekda bahwa ada surat masuk dari masyarakat. Dan kami meminta kepada sekda agar beberapa kepala desa dihadirkan, karena warga mau menarik hibah.
Kemudian berikutnya, ini berkaitan masalah dana bantuan dari PT Medco untuk pembukaan lahan dan jalan. Namun di sana disebutkan jalna perusda.
“Dalam hal ini beberapa dari teman-teman termasuk saya mempertanyakan berapa dana yang diberikan oleh PT Medco kepada perusda. Saat itu pihak PT Medco berjanji akan memberikan data kepada kita untuk disampaikan. Kita tidak ingin mengetahui terlalu jauh. Tapi dalam RDP sebelumnya, terkait masalah bantuan dana seperti CSR dan lain-lain, harus berkordinasi dengan pemerintah daerah. terkait berita di media, benar adanya ada rekan wartawan menanyakan apakah sudah ada diserahkan dana ke DPRD. Saya bilang belum ada. Kalau ada tambahan lain dalam berita itu saya tidak tahu,” terangnya.(*)
