Pandemi Covid-19 Berakhir, Presiden Jokowi; Akhir Tahun 2022 Kebijakan PPKM Kemungkinan Dicabut

1TULAH.COM-Bangsa Indonesia segera terbebas dari pandemi Covid-19. Terutama yang terkait dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang kerap dianggap membuat masyarakat tidak leluasa dalam beraktivitas.

Karena harus selalu mematuhi protokol kesehatan (Prokes) secara ketat. Bahkan, di beberapa tempat tertentu, pemberlakuan prokes ini justru dianggap tidak efektif.

Kebijakan PPKM yang masih mewajibkan masyarakat mematuhi Prokes dalam setiap aktivitas tersebut, akan segera dicabut. Presiden Jokowi memberikan sinyal bahwa kebijakan PPKM tersebut akan diberhentikan pada akhir tahun 2022 ini.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pada akhir 2022 nanti kemungkinan pemerintah akan menyatakan pemberhentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Hari ini, kemarin, kasus harian kita berada di angka 1.200, dan mungkin nanti akhir tahun, kita akan menyatakan berhenti PSBB, PPKM kita,” kata Presiden Jokowi pada Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023, di Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Presiden Jokowi menjelaskan, menurut data terakhir, tren penurunan kasus harian Covid-19 terus terjadi.

Hingga Selasa (20/12/2022), kasus Covid-19 harian sebesar 1.200 kasus. Hal itu menunjukkan penurunan drastis dibanding dengan puncak kasus saat varian Omicron yang mencapai 64 ribu kasus.

“Perjalanan seperti itu harus kita ingat betapa sangat sulitnya,” jelas Presiden.

Jokowi mengatakan situasi sulit pandemi Covid-19 dapat terkendali dan dikelola dengan baik. Hal itu karena pemerintah bersikap tenang dan melakukan kalkulasi dengan cermat untuk mengendalikan situasi tersebut.

“Kita ingat saat itu, alat pelindung diri kurang, oksigen tak ada. Pasien numpuk di rumah sakit. Untung kita saat itu masih tenang, tidak gugup, tidak gelagapan, sehingga situasi yang sangat sulit itu dapat kita kelola dengan baik,” ujar dia.

Jokowi juga menceritakan saat Covid-19 varian Delta masuk ke Indonesia, hampir 80 persen menteri di kabinet menyarankan dirinya untuk melakukan lockdown. Saat itu kasus harian COVID-19 mencapai 56 ribu kasus.

“Saya ingat hampir 80 persen menteri menyarankan saya untuk lockdown, termasuk masyarakat juga menyampaikan hal yang sama. Kalau itu kita lakukan saat itu, mungkin ceritanya akan lain saat ini,” kata Jokowi lagi. (Sumber:suara.com)