Legislator Golkar Ini Minta Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) di Wilayah Kalteng Dipajaki

- Jurnalis

Selasa, 12 Juli 2022 - 09:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Partai Golkar, H Maruadi.Foto Ingkit/1tulah.com

Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Partai Golkar, H Maruadi.Foto Ingkit/1tulah.com

1tulah.com, PALANGKA RAYA-Potensi pajak dari Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) di wilayah Kalteng sangat besar. Sejauh ini, Pemprov Kalteng belum menggarapnya secara optimal, untuk mengenjot pundi-pundi keuangan daerah.

Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Partai Golkar, Maruadi mendorong adanya optimalisasi sumber pendapatan daerah melalui pajak dan restribusi oleh pemda, terutama provinsi.

Maruadi mengatakan, salah satu yang perlu dioptimal yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Sebab, pihaknya sumber pajak dari PBBKB ini khususnya di Kalteng masih belum terkelola dengan baik atau optimal.

Baca Juga :  Bebas dari Ilusi Timeline Hidup: Mengapa Ambil Jeda Bukan Berarti Tertinggal

“Sumber pendapatan dari PBBKB harus dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan PAD, karena hal itu tentu akan berdampak pada pembangunan kedepan,” kata Maruadi kepada 1tulah.com di Palangka Raya, Senin (11/7/2022).

Menurutnya, Pemprov Kalteng harus inovatif dalam upaya menggali sumber PAD, melalui berbagai sektor salah satunya yakni dari sektor pajak dan restribusi daerah. Hal ini merupakan orientasj dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Ia mengatakan, sebagai lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi pengawasan serta mitra pemerintah daerah, wajar jika hal tersebut menjadi perhatian pihaknya. Sebab, yang diinginkan bersama yakni sektor yang menjadi sumber PAD harus dapat dimaksimal.

Baca Juga :  2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kemerdekaan Pers dan Kriminalisasi Jurnalis Jadi Sorotan Dunia

“Berbagai upaya harus dilakukan dengan inovasi dan langkah tepat untuk menggali berbagai sumber PAD. Begitu juga terkait penyusunan belanja daerah dan penentuan plafon anggaran dalam komponen APBD supaya sesuai dengan kualitas pembangunan. Tapi, yang menjadi catatan yakni bagaimana optimalisasi dari pengelolaan pajak dan retribusi daerah bisa mencapai target,”pungkasnya. (Ingkid)

 

Berita Terkait

Dua Emiten Haji Isam Jaminkan Saham Rp73 T ke Bank Mandiri, Ini Penjelasan Manajemen
80 ASN dan PPPK di Sekretariat DPRD Diajak Wujudkan Lingkungan Bebas Narkoba
2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kemerdekaan Pers dan Kriminalisasi Jurnalis Jadi Sorotan Dunia
Tingkatkan Ketepatan Data, Kemendagri Evaluasi Layanan Pengusulan Satyalancana Karya Satya PNS
Kabut Asap Karhutla Capai Timor Leste, ASEAN Didesak Gelar Rapat Darurat
Atasi Krisis Air Bersih hingga Infrastruktur, DPRD Kalteng Soroti Aspirasi Warga Gunung Mas
Profil dan Sosok Aisyah Thisia Halijam: Istri Gubernur Kalteng yang Jadi Sorotan Publik Usai Video Catwalk Viral di Tengah Bencana Karhutla
Perkuat Penegakan Hukum Karhutla, Kejagung dan Polri Bakal Gelar Rakor Terbatas

Berita Terkait

Jumat, 16 Oktober 2026 - 05:31 WIB

Dua Emiten Haji Isam Jaminkan Saham Rp73 T ke Bank Mandiri, Ini Penjelasan Manajemen

Kamis, 15 Oktober 2026 - 22:36 WIB

80 ASN dan PPPK di Sekretariat DPRD Diajak Wujudkan Lingkungan Bebas Narkoba

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:28 WIB

2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kemerdekaan Pers dan Kriminalisasi Jurnalis Jadi Sorotan Dunia

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:05 WIB

Kabut Asap Karhutla Capai Timor Leste, ASEAN Didesak Gelar Rapat Darurat

Kamis, 15 Oktober 2026 - 16:52 WIB

Atasi Krisis Air Bersih hingga Infrastruktur, DPRD Kalteng Soroti Aspirasi Warga Gunung Mas

Kamis, 15 Oktober 2026 - 07:30 WIB

Profil dan Sosok Aisyah Thisia Halijam: Istri Gubernur Kalteng yang Jadi Sorotan Publik Usai Video Catwalk Viral di Tengah Bencana Karhutla

Rabu, 14 Oktober 2026 - 15:51 WIB

Perkuat Penegakan Hukum Karhutla, Kejagung dan Polri Bakal Gelar Rakor Terbatas

Rabu, 14 Oktober 2026 - 10:00 WIB

Luas Kebakaran Melonjak 69%, Mengapa Pemerintah Belum Tetapkan Status Bencana Nasional?

Berita Terbaru