Legislator Golkar Ini Minta Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) di Wilayah Kalteng Dipajaki

- Jurnalis

Selasa, 12 Juli 2022 - 09:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Partai Golkar, H Maruadi.Foto Ingkit/1tulah.com

Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Partai Golkar, H Maruadi.Foto Ingkit/1tulah.com

1tulah.com, PALANGKA RAYA-Potensi pajak dari Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) di wilayah Kalteng sangat besar. Sejauh ini, Pemprov Kalteng belum menggarapnya secara optimal, untuk mengenjot pundi-pundi keuangan daerah.

Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Partai Golkar, Maruadi mendorong adanya optimalisasi sumber pendapatan daerah melalui pajak dan restribusi oleh pemda, terutama provinsi.

Maruadi mengatakan, salah satu yang perlu dioptimal yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Sebab, pihaknya sumber pajak dari PBBKB ini khususnya di Kalteng masih belum terkelola dengan baik atau optimal.

Baca Juga :  Orang Tua Wajib Tahu: Mengapa Asap Kebakaran Hutan Sangat Berbahaya Bagi Balita?

“Sumber pendapatan dari PBBKB harus dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan PAD, karena hal itu tentu akan berdampak pada pembangunan kedepan,” kata Maruadi kepada 1tulah.com di Palangka Raya, Senin (11/7/2022).

Menurutnya, Pemprov Kalteng harus inovatif dalam upaya menggali sumber PAD, melalui berbagai sektor salah satunya yakni dari sektor pajak dan restribusi daerah. Hal ini merupakan orientasj dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Ia mengatakan, sebagai lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi pengawasan serta mitra pemerintah daerah, wajar jika hal tersebut menjadi perhatian pihaknya. Sebab, yang diinginkan bersama yakni sektor yang menjadi sumber PAD harus dapat dimaksimal.

Baca Juga :  Bupati Eddy Raya Samsuri Resmi Lantik Dr. Ita Minarni Sebagai Sekda Definitif Barito Selatan

“Berbagai upaya harus dilakukan dengan inovasi dan langkah tepat untuk menggali berbagai sumber PAD. Begitu juga terkait penyusunan belanja daerah dan penentuan plafon anggaran dalam komponen APBD supaya sesuai dengan kualitas pembangunan. Tapi, yang menjadi catatan yakni bagaimana optimalisasi dari pengelolaan pajak dan retribusi daerah bisa mencapai target,”pungkasnya. (Ingkid)

 

Berita Terkait

Siap Diterapkan 2027, Kebijakan Tidak Naik Kelas Kembali Diberlakukan
Viral! Foto Gunakan Tabung Oksigen di Palangka Raya, Menkes Budi Gunadi Sadikin Klarifikasi: Murni untuk Edukasi Warga
Dinilai Lembek ke Nusron Wahid, MAKI Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
DPD PAN Mura ‘Serbu’ CFD Puruk Cahu, Warga Rebutan Masker dan Vitamin C Gratis
BNPB: 17.942 Hektare Lahan Karhutla Belum Padam, Kalimantan Tengah Jadi Prioritas Utama
Pemkab Barito Selatan Salurkan Bansos Sembako & Cegah Stunting untuk 878 KPM di Jenamas
Pemkab Barito Selatan Raih APBN Rp 115 Miliar untuk Pengembangan RSUD Jaraga Sasameh Buntok
Bupati Eddy Raya Samsuri Resmi Lantik Dr. Ita Minarni Sebagai Sekda Definitif Barito Selatan

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:48 WIB

Siap Diterapkan 2027, Kebijakan Tidak Naik Kelas Kembali Diberlakukan

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:36 WIB

Viral! Foto Gunakan Tabung Oksigen di Palangka Raya, Menkes Budi Gunadi Sadikin Klarifikasi: Murni untuk Edukasi Warga

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:30 WIB

Dinilai Lembek ke Nusron Wahid, MAKI Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas

Minggu, 25 Oktober 2026 - 23:47 WIB

DPD PAN Mura ‘Serbu’ CFD Puruk Cahu, Warga Rebutan Masker dan Vitamin C Gratis

Minggu, 25 Oktober 2026 - 14:02 WIB

BNPB: 17.942 Hektare Lahan Karhutla Belum Padam, Kalimantan Tengah Jadi Prioritas Utama

Minggu, 25 Oktober 2026 - 08:09 WIB

Pemkab Barito Selatan Raih APBN Rp 115 Miliar untuk Pengembangan RSUD Jaraga Sasameh Buntok

Minggu, 25 Oktober 2026 - 08:03 WIB

Bupati Eddy Raya Samsuri Resmi Lantik Dr. Ita Minarni Sebagai Sekda Definitif Barito Selatan

Minggu, 25 Oktober 2026 - 06:00 WIB

Gagalkan Penyelundupan 1,6 Ton Ketamin dari Malaysia, Sufmi Dasco Apresiasi Kerja Cepat Polri dan BNN

Berita Terbaru