Dishub Barsel Belum Mengawasi Aktivitas PD BTM Kalteng di Jembatan Kalahie

- Jurnalis

Rabu, 16 Februari 2022 - 09:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Daud Danda, Kepala Dinas Perhubungan Barito Selatan
Foto. Alifansyah/1tulah.com

Daud Danda, Kepala Dinas Perhubungan Barito Selatan Foto. Alifansyah/1tulah.com

1tulah.com, BUNTOK-Saat ini setiap kapal pengangkut batubara yang melintasi DAS Barito di Jembatan Kalahien Buntuk diharapkan dibantu oleh kapal pandu (assist tugboat) yang difasilitasi oleh perusahaan Daerah (PD) Banama Tingang Makmur (BTM) Kalteng. Aktivitas Perusda ini  belum panduannya yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Kelautan, sehingga pihak pemerintah setempat pun tidak bisa mengawasinya.

Kepala Dinas Perhubungan Barito Selatan Daud Danda mengatakan, assist tug boat itu seharusnya ada wilayah pandunya yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan melaluli Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Kelautan.

Hal ini terkait aktivitas PD Banama Tinggan Makmur (BTM) Provinsi Kalimantan Tengah dengan jasa bantu kapal tug boat di aliran sungai Barito, tepatnya di kawasan jembatan Kalahein, Kecamatan Dusun Selatan.

“Jadi tidak begitu saja, menentukan wilayah assist tugboat di setiap daerah,” kata Kadishub Barsel Daud Danda kepada 1tulah.com di Buntok,  Selasa (15/2/2022).

Ia mengaku, sejauh ini belum melakukan pengawasan apa-apa terkait aktivitas PD Banama Tingang Makmur tersebut.  “Bagaimana saya mau turun mengawasi, sedangkan pihaknya belum mendapatkan petunjuk apa-apa dari Bupati Barito Selatan,” katanya

Ia malanjutkan, kalau berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2015 dipassal 11 menyatakan bahwa membicarakan masalah asist, kalau pihaknya melakukan pengawasan dilokasi tersebut itu sudah menyalahi aturan.  “Kalau asist itu harus ada wilayah pandunya,” ucapnya.

Baca Juga :  Pj Bupati Barito Utara Hadir di Rakernas APKASI dan AOE 2024, Dorong Potensi Daerah dan Jalin Kerjasama!

Ditambahkannya, jika tidak ada atau belum ditentukan wilayah assistnya, pihaknya tidak berhak mengawasi aktivitas di lokasi tersebut,karena itu jelas melanggar peraturan.

“Kita sebenarnya juga pernah meminta kepada PD. BTM untuk melengkapi persyaratan-persyaratan untuk aktivitas asist tag boat tersebut dan duduk satu meja membicarakan hal tersbebut supaya bisa berjalan,”ujarnya.

“Oleh sebab itu kalau semua pengawasan kalau tidak jelas kita tidak berani turun,” tambahnya Daud Danda.

Sementara itu, Satiano Wisigi selaku Kordinator Lapangan Pos Pandu dari PD. BTM Kalimantan Tengah mengatakan, dasar hukum Perda Nomor 8 Tahun 2015 itu sudah sesuai dengan UU Tata Negara, karena Perda tersebut sebelum disahkan menjadi Perda.

Pihaknya, ungkapnya, sudah terlebih dahulu diverifikasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Perhubungan

“Agar tidak tumpang tindih dengan aturan-aturan yang lebih tinggi,” ucapnya.

Kemudian, lanjutnya, Perda yang tersebut sudah terbit tidak ada aturan yang lebih tinggi ditabrak, sehingga bisa terbit menjadi Perda Provinsi Kalimantan Tengah.

Baca Juga :  Persatuan Umat Islam Semakin Dekat! Muhammadiyah Terapkan Kalender Hijriah Global Tunggal dengan Kriteria Turki 2016

“Selanjutnya, tiggal Pemerintah Daerah (Pemda) yang melaksanakannya, kalau tidak dilaksanakan percuma membuat Perda,”ujar Satiano.

Lebih lanjut ia menyebutkan, pada tahun 2010 jembatan Kalahein pernah ditabrak oleh tongkang batubara. Waktu itu pihaknya langsung mengundang Syahbandar dari Kabupapen Pulang Pisau untuk mesurvei dan investigasi di jembatan.

Kemudian mereka membuat surat rekomendasi kepada Pemda Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar Pemda bisa menyiapkan payung hukum untuk pengamanan Jembatan Kalahein, karena dinilai rawan kecelakaan, menginggat koordinat jembatan berada pada posisi tikungan.

“Walaupun bentang jembatan sekitar 200 Meter namun arus yang aman dilewati oleh tongkang-tongkang itu hanya sekitar 70 meter saja,” ujarnya

Ia menjelaskan, mengenai Perda, kalau ada yang menanyakan di jembatan Kalahein belum ada ditetapkan wajib asist itu sebenarnya mereka keliru, karena wajib asist ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dan Kelautan, tetapi karena Perda sudah mengatur hal terbut, maka Perda terbut Juklak/Juknisnya bukan diatur oleh Kementerian, tapi diatur oleh Peraturan Gubernur (Pergub).

“Yang diatur oleh Kementerian itu Juklak Juknisnya UU Perhungan Laut,” kata Satiano Wisigi. (Alifansyah)

 

Berita Terkait

Indonesia Termasuk Negara Penyumbang Sampah Terbesar di Dunia, Setara 4.800 Candi Borobudur!
Kamal Haasan Kembali Beraksi di Indian 2! Simak Sinopsis dan Daftar Pemainnya
Olimpiade Paris 2024: Momen Bersejarah Kesetaraan Gender Penuh Disambut Atlet Perempuan!
DPRD dan Pemkab Barito Utara Sepakati Penyempurnakan Struktur Perangkat Daerah
Terbuka dan Akuntabel: Pemkab Barito Utara Libatkan DPRD dalam Penyusunan APBD 2025
Katy Perry Kembali dengan Album Baru Bertajuk “143”, Penuh Semangat dan Cinta!
Pj Bupati Barito Timur Raih Prestasi dan Catatan Penting di Evaluasi Triwulan III 2024!
Pemkab Barito Utara Konsultasi Pembentukan UKK Imigrasi Muara Teweh ke Ditjen Imigrasi

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juli 2024 - 07:58 WIB

Indonesia Termasuk Negara Penyumbang Sampah Terbesar di Dunia, Setara 4.800 Candi Borobudur!

Sabtu, 13 Juli 2024 - 07:50 WIB

Kamal Haasan Kembali Beraksi di Indian 2! Simak Sinopsis dan Daftar Pemainnya

Sabtu, 13 Juli 2024 - 07:39 WIB

Olimpiade Paris 2024: Momen Bersejarah Kesetaraan Gender Penuh Disambut Atlet Perempuan!

Sabtu, 13 Juli 2024 - 07:22 WIB

DPRD dan Pemkab Barito Utara Sepakati Penyempurnakan Struktur Perangkat Daerah

Jumat, 12 Juli 2024 - 17:19 WIB

Terbuka dan Akuntabel: Pemkab Barito Utara Libatkan DPRD dalam Penyusunan APBD 2025

Jumat, 12 Juli 2024 - 16:31 WIB

Katy Perry Kembali dengan Album Baru Bertajuk “143”, Penuh Semangat dan Cinta!

Jumat, 12 Juli 2024 - 16:15 WIB

Pj Bupati Barito Timur Raih Prestasi dan Catatan Penting di Evaluasi Triwulan III 2024!

Jumat, 12 Juli 2024 - 07:28 WIB

Pemkab Barito Utara Konsultasi Pembentukan UKK Imigrasi Muara Teweh ke Ditjen Imigrasi

Berita Terbaru