Masyarakat Kurang Mampu Bermasalah Secara Hukum, Pemerintah Harus Hadir

1tulah.com, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalteng seharusnya selalu hadir dalam memfasilitasi warganya yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu keberadaan perda bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dinilai anggota DPRD Kalteng, Toga Hamonangan Nadeak sangat diperlukan.

Anggota Komisi I DPRD Kalteng Toga Hamonang mengatakan, Perda tersebut nantinya harus memperhatikan subjek dan objek hingga golongan masyarakat yang patut mendapat bantuan hukum.

“Kemudian kita juga harus memikirkan sumber dana untuk pembayaran pengacara, apakah hibah atau penunjukan. Kita juga bisa bekerjasama dengan Kemenkumham,” ujarnya kepada 1tulah.com di Palangka Raya Senin (21/2/2022).

Selanjutnya, penunjukan pengacara atau lembaga bantuan hukum harus ada. Sebab, ketiga peran tersebut dirasa harus tercantum. Mengingat perda tersebut belum terealisasi di Kalteng, pihaknya berencana untuk kembali mempelajarinya di daerah ataupun provinsi lain yang telah memiliki perda itu.

“Perda ini sudah ada di daetah lain salah satunya seperti Jawa Timur, maka kita rasa perlu untuk melakukan kunjungan kerja untuk mempelajari mekanisme perda itu,” tuturnya.

Ia menegaskan, perda tersebut sangat dibutuhkan dan diyakni akan memiliki manfaat yang akan membantu secara langsung bagi masyarakat di Bumi Tambun Bungai terutama bagi warga kurang mampu.

“Kita harus siap membentengi masyarakat khususnya yang kurang mampu di Kalteng salah satunya dengan perda bantuan hukum ini. Harapan kita ke depan Kalteng juga bisa memilikinya,” pungkasnya.(Adi)