DPRD Kalteng Dorong Percepatan SPPG 3T demi Pemerataan Program Makan Bergizi Gratis

1TULAH.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) khusus wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini dinilai sangat krusial agar jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menyasar anak-anak sekolah di daerah pelosok.

Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, menegaskan bahwa apabila pembangunan SPPG 3T sudah menjadi prioritas Badan Gizi Nasional (BGN), maka eksekusinya di lapangan harus segera direalisasikan tanpa penundaan.

“Kalau memang 3T yang diprioritaskan oleh BGN, tentu kita dorong supaya segera dilakukan realisasi,” tegas Sugiyarto.

Solusi Geografis: SPPG Skala Mikro untuk Daerah Terpencil

Sugiyarto menerangkan bahwa skema dan kapasitas operasional SPPG di kawasan 3T memiliki spesifikasi berbeda dengan wilayah perkotaan. Perbedaan ini disesuaikan dengan kondisi demografi serta kendala geografis di lapangan.

+------------------+------------------------------+---------------------------------+
| Indikator        | SPPG Perkotaan               | SPPG Wilayah 3T                 |
+------------------+------------------------------+---------------------------------+
| Ukuran Bangunan  | Besar / Kompleks Dapur Utama | Lebih Kecil / Moduler           |
| Kapasitas Servis | > 2.000 Penerima Manfaat     | < 1.000 Penerima Manfaat        |
| Cakupan Wilayah  | Kawasan Padat Penduduk       | 1–3 Desa Terdekat               |
+------------------+------------------------------+---------------------------------+
 “Kalau di daerah 3T itu berbeda. Bangunannya lebih kecil, tetapi fungsinya sama, yakni melayani sekolah-sekolah yang ada di wilayah terpencil. Kalau di perkotaan bisa melayani lebih dari dua ribu penerima. Kalau 3T mungkin hanya satu desa, dua desa, atau tiga desa terdekat yang jumlahnya tidak sampai seribu orang,” jelasnya.

Menjaga Kualitas dan Keamanan Pangan di Pedalaman

Tantangan utama distribusi logistik pangan di pedalaman Kalteng adalah bentang alam yang luas dan jarak antarpermukiman yang berjauhan. Memaksa satu dapur besar untuk melayani wilayah yang terlalu luas berpotensi merusak mutu makanan sebelum sampai ke tangan para siswa.

DPRD Kalteng menilai skema dapur pemenuhan gizi berskala lebih kecil dan tersebar menjadi jawaban tepat untuk menjaga standar keamanan pangan.

• Menghindari Keterlambatan: Waktu tempuh yang singkat memastikan makanan disajikan tepat waktu.

• Mencegah Makanan Basi: Makanan tidak menginap lama di jalan sehingga kesegarannya tetap terjaga.

• Menjamin Mutu Gizi: Nutrisi pada makanan tidak menyusut akibat proses pengiriman yang terlalu panjang.

“Kalau di daerah terpencil untuk memenuhi seribu penerima manfaat itu sulit karena jaraknya jauh-jauh. Nanti kalau dipaksakan, makanan sampai ke lokasi bisa sudah tidak layak dan berisiko menimbulkan masalah,” pungkas Sugiyarto.

Dengan penyesuaian model pelayanan yang berbasis pada kondisi riil di lapangan, keberadaan SPPG 3T diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pemenuhan gizi anak bangsa hingga ke pelosok Kalimantan Tengah. (Ingkit)