Home / Berita / Nasional

Polemik 1,6 Juta Ha Era Zulkifli Hasan: Eks Sekjen Tegaskan Itu untuk Tata Ruang Provinsi, Bukan Kebun

Admin1 - Jurnalis

Minggu, 7 Desember 2025 - 11:26 WIB

URL berhasil dicopy

Jual beli tanah kawasan hutan lindung di Riau. [Dok Polda Riau]

1TULAH.COM-Isu mengenai pelepasan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektare yang terjadi pada masa kepemimpinan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (Zulhas) kembali menjadi sorotan publik.

Kebijakan ini, yang disoroti oleh berbagai pihak, seringkali dikaitkan dengan pemberian izin konsesi besar kepada korporasi perkebunan kelapa sawit.

Namun, dokumen resmi dan klarifikasi dari pihak terkait menepis narasi tersebut. Keputusan strategis ini diklaim sebagai langkah krusial dalam rangka penataan ruang provinsi dan penyelesaian masalah hukum yang dihadapi masyarakat di daerah.

Dasar Hukum dan Klaim Penataan Ruang

Perubahan status kawasan hutan ini secara formal tertuang dalam dua Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan, yaitu SK Nomor 673/Menhut-II/2014 dan SK 878/Menhut-II/2014, yang keduanya ditandatangani oleh Zulkifli Hasan pada tahun 2014.

Dalam bahasa hukum kehutanan, perubahan yang dilakukan adalah “Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan.”

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan pada era Zulkifli Hasan, Hadi Daryanto, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan pemberian izin untuk perkebunan sawit skala korporasi.

“Menhut menerbitkan SK 673/2014 seluas 1.638.294 Ha sebagai kawasan non hutan dalam rangka Tata Ruang Provinsi akibat pemekaran kota/kabupaten,” jelas Hadi Daryanto.

🤝 Respons Pemerintah Pusat Terhadap Aspirasi Daerah

Keputusan pelepasan kawasan hutan ini bukanlah inisiatif tunggal dari pemerintah pusat, melainkan sebuah respons terhadap usulan resmi dan berjenjang dari pemerintah daerah—mulai dari Gubernur, Bupati, hingga Walikota.

Keputusan ini juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang sangat membutuhkan kepastian hukum dan ruang yang jelas untuk pembangunan.

Alokasi Area yang Dilepaskan

Menurut rincian peta yang menjadi lampiran SK, area seluas 1,6 juta hektare yang status kehutanannya dilepaskan dialokasikan untuk tiga kebutuhan utama yang berorientasi pada kepentingan publik dan masyarakat:

No.	Peruntukan Utama	Contoh Infrastruktur/Kawasan
1.	Pemukiman Penduduk	Kawasan desa, kecamatan, dan wilayah perkotaan yang padat penduduk.
2.	Fasilitas Sosial dan Umum (Fasum/Fasos)	Jalan provinsi/kabupaten, sekolah, rumah ibadah, dan rumah sakit yang sudah berdiri.
3.	Lahan Garapan Masyarakat	Area pertanian dan perkebunan rakyat yang telah dikelola turun-temurun.

Fokus utama kebijakan ini adalah melegalkan status lahan yang sudah lama ditempati atau digunakan oleh masyarakat untuk keperluan dasar, yang sebelumnya secara teknis berada di dalam kawasan hutan.

⚖️ Memberi Kepastian Hukum bagi Rakyat

Hadi Daryanto menambahkan bahwa revisi tata ruang ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1992. Proses revisi melibatkan Tim Terpadu (TIMDU) yang awalnya merekomendasikan perubahan kawasan hutan menjadi bukan hutan seluas lebih dari 2,7 juta hektare.

Meskipun demikian, Menteri Kehutanan menggunakan management authority-nya untuk menetapkan luasan yang jauh lebih kecil.

“Namun berdasarkan management authority Menhut hanya menetapkan seluas 1.6 jt Ha untuk Tata Ruang Provinsi, (bukan untuk korporasi, mengingat pemekaran kota/kabupaten, infrastruktur),” tegas Hadi.

Tujuan utama dari keputusan ini adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Tanpa adanya revisi tata ruang, warga yang telah membangun rumah, sekolah, atau menggarap ladang secara turun-temurun di area tersebut, secara hukum, dapat dianggap menempati kawasan hutan secara ilegal.

Keputusan ini, yang bahkan lebih kecil dari usulan TIMDU maupun Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau, merupakan upaya pemerintah untuk menuntaskan masalah tumpang tindih tata ruang demi kepentingan umum dan rakyat, bukan demi keuntungan korporasi. (Sumber:Suara.com)