Bupati H Shalahuddin Menanggapi Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Terkait Raperda APBD 2026

1TULAH.COM, Muara Teweh – Bupati Barito Utara (Barut), Kalteng, H Shalahuddin, memberikan tanggapan langsung terkait pandangan fraksi-fraksi DPRD setempat, mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Tanggapan disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Barut, Senin, 24 November 2025.

Sebagai kelanjutan dari pandangan seluruh fraksi yang disampaikan pada Jumat kemarin.

“Kami berterima kasih karena secara prinsip, seluruh fraksi pendukung menyatakan penerimaan terhadap Raperda APBD 2026 yang diajukan, meskipun disertai dengan berbagai catatan, masukan, dan saran untuk penyempurnaan,” kata Bupati H Shalahuddin.

Bupati H Shalahuddin mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan Fraksi Demokrat, terutama dalam hal pengurangan defisit anggaran. “Pemerintah juga menyambut baik kesediaan fraksi Demokrat untuk membahas Raperda APBD 2026 lebih lanjut,” ucapnya.

Terkait, menyikapi Fraksi Aspirasi Rakyat, Bupati H Salahuddin menyatakan pihaknya mengapresiasi masukan konstruktif fraksi terkait alokasi belanja, terutama belanja modal.

Dia memastikan, jika porsi belanja infrastruktur pelayanan publik dalam Raperda APBD 2026 telah dialokasikan sebesar Rp 1.714 Triliun (52,66% dari total belanja daerah).

“Anggaran ini akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sarana kesehatan, dan fasilitas pendidikan yang merata hingga ke desa-desa,” kata Bupati H Shalahuddin.

Lebih lanjut, menjawab mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Bupati H Shalahuddin menjelaskan, komponen belum dicantumkan dalam Raperda APBD 2026 karena menunggu ketentuan lebih lanjut dari Menteri Keuangan RI.

“Sementara untuk penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah telah selesai dilakukan pada APBD Perubahan 2024,” jelasnya.

Selanjutnya, terhadap Fraksi Karya Indonesia Raya, Bupati H Shalahuddin memaparkan komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip penganggaran yang partisipatif, transparan dan akuntabel, disiplin, berkeadilan, serta efektif dan efisien.

Terkait dana transfer pusat, dijelaskannya juga bahwa alokasi transfer ke daerah atau TKD pada 2026 sebesar Rp 1.578.500.904.000, yang terdiri dari dana bagi hasil atau DBH, dana alokasi umum , dana alokasi khusus non-fisik, dan juga dana desa.

“Selain itu, terdapat alokasi dana treaskry depost faolity atau TDF sebesar Rp 1.395.867.313.049 yang penggunaannya sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan dan telah dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan ,” jelas Bupati H Shalahuddin.

Kemudian menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Bupati H Shalahuddin berterima kasih atas penerimaan fraksi terhadap Raperda APBD 2026.

Dia menyatakan komitmennya untuk fokus dan konsisten pada program pembangunan yang terencana dan prioritas, seperti peningkatan layanan publik, perluasan kesempatan kerja, perbaikan infrastruktur, dan penekanan ketimpangan sosial.

“Beberapa proyek strategis yang akan dialokasikan pada 2026 antara lain pembangunan Mall Pelayanan Publik, pembangunan Balai Latihan Kerja, serta pembangunan infrastruktur dasar secara merata,” terang Bupati H Shalahuddin.

Terakhir tanggapan terhadap Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bupati H Shalahuddin pada prinsifnya menyambut baik perhatian fraksi terhadap ketergantungan pendapatan daerah pada transfer pusat.

Sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah akan melakukan perbaikan tata kelola perpajakan daerah melalui inovasi digital seperti aplikasi My Simpatda, Tapping Box, My BPHTB, dan Si-Bagaj/MyPBB.

“Ekstensifikasi pajak akan dilakukan secara selektif dan proporsional tanpa membebani umat,” terangnya lagi.

Pemerintah daerah juga berkomitmen mengalokasikan belanja daerah untuk sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pendidikan (minimal 20%), kesehatan, infrastruktur wilayah, serta ekonomi kerakyatan dan jaring pengaman sosial.

“Adapun pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel melalui sistem e-procurement,” kata Bupati H Shalahuddin.

“Terkait kewajiban CSR, reklamasi, dan kontribusi PAD dari sektor pertambangan, kami menegaskan hal ini menjadi tanggung jawab perusahaan dan pemerintah akan melakukan pengawasan yang ketat,” imbuhnya.

Kemudian soal pokok pikiran DPRD dan defisit anggaran, Bupati H Shalahuddin menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran atau pokir dewan akan diintegrasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah melalui mekanisme yang diatur dalam SIPD RI dan peraturan perundang-undangan.

“Terkait defisit anggaran, kami kembali menegaskan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dan belanja daerah, yang akan ditutup dengan penerimaan pembiayaan, termasuk SiLPA tahun sebelumnya,” tuntas Bupati H Shalahuddin.

Editor: Aprie