13 Asosiasi dan 400 Biro Haji Diduga Terlibat Kasus Korupsi Kuota Haji

1TULAH.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya keterlibatan 13 asosiasi dan sekitar 400 biro perjalanan haji dalam kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.

Menurut Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, awalnya hanya ditemukan dua asosiasi yang diduga terlibat. Namun, setelah dilakukan pendalaman, jumlahnya bertambah menjadi 13 asosiasi, dan data masih terus berkembang.

Asep menjelaskan bahwa banyaknya biro perjalanan haji yang terlibat membuat proses penyidikan membutuhkan waktu lebih lama.

Hal ini juga memengaruhi keterlambatan pengumuman tersangka, karena KPK harus memastikan secara tegas pola penjualan kuota yang berbeda-beda dari tiap biro perjalanan.

Ia menegaskan bahwa penyidikan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa mengingat kompleksitas kasus yang melibatkan begitu banyak pihak.

Penyidikan kasus ini mulai diumumkan KPK pada 9 Agustus 2025, setelah sebelumnya memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025.

Dari hasil komunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, perhitungan awal kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan lebih dari Rp1 triliun.

KPK juga mengambil langkah pencegahan dengan melarang tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk Yaqut.

Sementara itu, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI turut menemukan adanya kejanggalan dalam pembagian kuota tambahan haji 2024.

Kementerian Agama saat itu membagi 20.000 kuota tambahan secara merata untuk haji reguler dan khusus, padahal aturan dalam Pasal 64 UU No. 8 Tahun 2019 menetapkan porsi 92 persen untuk reguler dan hanya 8 persen untuk haji khusus.

Penulis : Dedy Hermawan