Polemik Pernyataan Sri Mulyani soal Gaji Guru dan Dosen, ‘Ratu Neolib’ Jadi Sorotan

1TULAH.COM-Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menuai kritik pedas dari publik setelah melontarkan pernyataan yang menimbulkan polemik.

Dalam sebuah acara, Sri Mulyani mempertanyakan apakah gaji guru dan dosen harus sepenuhnya ditanggung oleh negara. Pernyataan ini sontak memicu beragam reaksi, terutama dari para pendidik dan warganet.

Kritikan dari Pakar hingga Warganet

Kritik tajam tidak hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga dari kalangan akademisi. Profesor Sulfikar Amir, seorang pakar sosiologi bencana dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura, secara terbuka menyindir Sri Mulyani. Melalui akun X pribadinya @sociotalker pada Jumat (8/9/2025), ia menjuluki Sri Mulyani sebagai “ratu neoliberal”.

“The neoliberal queen finally reveals her true face,” cuitnya, sembari menyertakan tangkapan layar berita berjudul “Gaji Guru & Dosen Kecil, Sri Mulyani: Semua Harus Ditanggung Negara?”.

Sindiran ini menarik perhatian banyak warganet, yang kemudian turut membanjiri kolom komentar dengan nada geram. Banyak yang menyayangkan pernyataan Sri Mulyani, menganggapnya tidak peka terhadap kondisi para guru. Beberapa komentar warganet bahkan menyindir balik dengan tajam.

“Ya udah sampean ga usah digaji aja sekalian,” tulis seorang warganet.

“Dia digaji negara, tunjangan ber M dari negara tapi dia nanya ‘Semua harus dari uang negara?’ Sungguh terlalu!!” timpal warganet lain.

Bahkan, ada kekhawatiran bahwa jika gaji guru tidak dijamin oleh negara, profesi ini akan semakin tidak diminati, yang berdampak buruk pada kualitas pendidikan di masa depan. “Jangan kaget kalau nanti satu generasi ga ada yang minat jadi guru,” tulis warganet lainnya.

Konteks Pernyataan Sri Mulyani

Pernyataan kontroversial ini disampaikan Sri Mulyani saat berpidato dalam acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Inovasi. Ia menyinggung soal keluhan terkait gaji guru dan dosen yang dinilai kecil. Dalam pidatonya, ia mengatakan, “Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi masyarakat?”

Pernyataan ini yang kemudian menjadi inti dari polemik, memicu perdebatan sengit tentang peran dan tanggung jawab negara dalam mensejahterakan para tenaga pendidik. (Sumber:Suara.com)