Penggerebekan Beras Oplosan di Pekanbaru: 9 Ton Beras Ilegal Disita, Pelaku Dijerat UU Perlindungan Konsumen

- Jurnalis

Minggu, 27 Juli 2025 - 03:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Praktik distribusi beras oplosan di Kota Pekanbaru, Riau yang mencapai 9 ton akhirnya disita oleh polisi dari penangkapan pelaku berinisial R. Modusnya, R nekat mengoplos beras merek SPHP milik Perum Bulog. (Foto Dok Polda Riau)

Praktik distribusi beras oplosan di Kota Pekanbaru, Riau yang mencapai 9 ton akhirnya disita oleh polisi dari penangkapan pelaku berinisial R. Modusnya, R nekat mengoplos beras merek SPHP milik Perum Bulog. (Foto Dok Polda Riau)

1TULAH.COM-Praktik curang pengoplosan beras di Kota Pekanbaru, Riau, akhirnya terbongkar. Sebanyak 9 ton beras oplosan berhasil disita oleh kepolisian, menyusul penangkapan tersangka berinisial R.

Modus operandi R sangat licik: ia nekat mengoplos beras bermutu rendah dan mengemasnya ulang menggunakan karung merek SPHP milik Perum Bulog, serta karung merek ternama lainnya, demi meraup keuntungan pribadi.

Kasus ini menjadi sorotan serius karena tidak hanya merugikan konsumen secara finansial, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional dan kesehatan masyarakat.

Modus Licik di Balik Beras Oplosan Berkedok SPHP Bulog

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan bahwa tindakan pelaku telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. “Ini bukan hanya soal penipuan dagang, tapi kejahatan yang merugikan rakyat kecil, termasuk anak-anak kita yang sangat membutuhkan pangan bergizi,” ujar Irjen Herry pada Sabtu (26/7/2025).

Irjen Herry membeberkan dua modus licik yang dilakoni tersangka R:

  1. Pengoplosan Beras Medium dengan Beras Reject: Tersangka mencampur beras medium dengan beras reject (tidak layak), kemudian mengemas ulang ke dalam karung beras SPHP berukuran 5 kilogram. Beras oplosan ini kemudian dijual ke pasaran dengan harga Rp13.000 per kilogram, jauh di atas modal yang dikeluarkan R.
  2. Penggunaan Karung Merek Ternama: Untuk menghindari kecurigaan, R juga mengemas ulang beras oplosan ke dalam karung dari sejumlah merek beras ternama lainnya. Praktik ini bertujuan untuk memberikan kesan beras berkualitas dan legal, padahal isinya adalah beras campuran yang tidak sesuai standar.
Baca Juga :  Profil Arif Kurniawan: Eks Trader Glencore yang Kuasai Sepertiga Nikel Indonesia Kini Disasar Satgas PKH

Tindakan serakah R ini, menurut Irjen Herry, sangat merusak program beras berkualitas dari pemerintah. Presiden sendiri telah menegaskan pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional, di mana seluruh ekosistem produksinya didukung oleh uang rakyat, mulai dari pupuk, BBM, irigasi, hingga subsidi. “Ketika pelaku serakah justru merusaknya untuk keuntungan pribadi, itulah yang disebut Presiden sebagai ‘serakahnomics’,” tambahnya.

Kronologi Pengungkapan Kasus dan Penangkapan Tersangka

Kasus beras oplosan ini terungkap setelah jajaran kepolisian menggerebek sebuah toko beras di Jalan Sail, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru pada Kamis (24/7/2025) lalu.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil menangkap R, yang diidentifikasi sebagai otak di balik peredaran beras oplosan di masyarakat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, R terbukti secara sengaja “menyulap” beras oplosan dengan memanfaatkan karung SPHP Bulog dan merek-merek populer lainnya.

Baca Juga :  Pengamanan Ibu Kota Diperketat: 20 Ribu Personel TNI AL Siaga di Tengah Skandal Penyadapan Presiden Prabowo

Dari lokasi penggerebekan, polisi berhasil menyita barang bukti beras oplosan yang totalnya mencapai 9 ton. Penemuan ini menjadi bukti kuat atas skala kejahatan yang dilakukan R.

Jeratan Hukum untuk Pelaku Beras Oplosan

Akibat modus liciknya, R kini harus mendekam di balik jeruji besi. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f, serta Pasal 9 ayat (1) huruf d dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal-pasal ini menjerat pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penangkapan R dan penyitaan 9 ton beras oplosan ini menjadi peringatan keras bagi para pelaku usaha curang lainnya. Aparat penegak hukum akan terus berupaya memberantas praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan mengancam stabilitas pangan nasional. (Sumber:Suara.com)

 

Berita Terkait

Perkuat Tata Kelola MBG, BGN Libatkan KPK dalam Pengawasan
Kasus Korupsi ATR/BPN, KPK Usut Perpanjangan SHGB Kota Baru Parahyangan
Heriyus Dorong Turnamen Voli Berkelanjutan untuk Cetak Atlet Potensial
Heriyus Ajak Generasi Muda Lestarikan Balogo sebagai Warisan Leluhur
Profil Arif Kurniawan: Eks Trader Glencore yang Kuasai Sepertiga Nikel Indonesia Kini Disasar Satgas PKH
Helikopter Water Bombing BNPB Jatuh di Sungai Barito Kalsel, 3 Kru Dipastikan Selamat
Bareskrim Polri Bantah Isu Pemeriksaan Idham Azis dan Tito Karnavian Terkait Penyadapan Presiden Prabowo
Helikopter Super Puma BNPB Jatuh di Sungai Barito Kalsel Saat Jalankan Misi Karhutla
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 20:42 WIB

Perkuat Tata Kelola MBG, BGN Libatkan KPK dalam Pengawasan

Minggu, 8 November 2026 - 20:40 WIB

Kasus Korupsi ATR/BPN, KPK Usut Perpanjangan SHGB Kota Baru Parahyangan

Minggu, 8 November 2026 - 20:15 WIB

Heriyus Dorong Turnamen Voli Berkelanjutan untuk Cetak Atlet Potensial

Minggu, 8 November 2026 - 20:10 WIB

Heriyus Ajak Generasi Muda Lestarikan Balogo sebagai Warisan Leluhur

Minggu, 8 November 2026 - 15:00 WIB

Helikopter Water Bombing BNPB Jatuh di Sungai Barito Kalsel, 3 Kru Dipastikan Selamat

Minggu, 8 November 2026 - 14:20 WIB

Bareskrim Polri Bantah Isu Pemeriksaan Idham Azis dan Tito Karnavian Terkait Penyadapan Presiden Prabowo

Minggu, 8 November 2026 - 14:10 WIB

Helikopter Super Puma BNPB Jatuh di Sungai Barito Kalsel Saat Jalankan Misi Karhutla

Sabtu, 7 November 2026 - 15:09 WIB

Ketum Golkar Bahlil Lahadalia Bantah Tudingan Penyadapan Presiden Prabowo, Ancam Somasi 3×24 Jam

Berita Terbaru

Opini

Menjual Amarah, Membeli Popularitas

Senin, 9 Nov 2026 - 06:42 WIB

Ilustrasi KPK. (KPK)

Berita

Perkuat Tata Kelola MBG, BGN Libatkan KPK dalam Pengawasan

Minggu, 8 Nov 2026 - 20:42 WIB