Wamendagri Berkunjung ke Barito Utara, Bawaslu Lapor Sudah Tangani 3 Perkara Laporan Termasuk Netralitas ASN

1TULAH.COM, Muara Teweh– Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk berkunjung ke Muara Teweh, Barito Utara, Kalteng, Jumat 18 Juli 2025.

Kehadirannya dalam rangka kunjungan kerja, melakukan rapat koordinasi kesiapan pemungutan suara ulang(PSU) Barito Utara.

Dalam rakor, semua unsur daerah melaporkan kesiapan yang telah dilakukan, termasuk dua penyelenggara KPU dan Bawaslu Barito Utara.

Ketua Bawaslu Barito Utara, Adam Parawansa Syahbubakar melaporkan, pihaknya telah menyelesaikan 4 laporan warga masyarakat.

“Tiga perkara sudah kita hentikan pemeriksaan karena tidak memenuhi unsur. Sedang terkait netralitas ASN, seorang guru yang terekam di video ikut mendukung salah satu calon, sudah kami teruskan ke BKD provinsi,” ujar Adam Parawansa.

Menurut Adam, laporan hanya disampaikan ke BKD Provinsi agar yang dilaporkan segera ada pembinaan.

“Kami tidak melaporkan ke BKN pusat,” kata Adam.

Sementara itu wakil Mentri Dalam Negri, Ribka Muluk mengatakan, KPU dan Bawaslu Barito Utara mesti bekerja keras. Agar PSU yang di gelar bisa sukses dan lancar.

“Khusus untuk Bawaslu Barito Utara, jangan sampai hal-hal dilaporkan warga menumpuk. Pekerjaan harus diselesaikan di lapangan, sehingga mereka yang melaporkan juga puas dan tahu perkembangan laporan.

“Sampaikan hasil laporan itu secara terbuka, baik melalui sosial media dan lainnya. Jangan sampai laporan lain terjadi sampai ke DKPP,” kata Ribka Muluk.

Wamendagri menjelaskan, saat ini masih tersisa 5 daerah yang belum.menyelesaikan PSU, diantaranya, Provinsi Papua, kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Boven Gigoel(Papua Selatan) dan Kabupaten Barito Utara.

Dikatakan Ribka Muluk, ke depan Barito Utara harus mendapatkan pemimpin tanpa money politik. Kenapa undang-undang melarang money politik? Jika seorang calon  melakukan money politik, dia akan merasa punya cost tinggi, dan hutang budi pada para pendukung.

Kalo sudah punya hutang budi kepada para pendukung, konsekwensi nya itu APBD akan jadi sasaran.

“Inilah makanya negara itu melarang money politik. Cost politik itu tinggi ujung-ujungnya APBD jadi sasaran dan program yang sudah dicanangkan tidak terlaksana baik,” terangnya.(*)

Penulis : Deni

editor : Aprie