Jelang PSU Pilkada, KPU Barut Ganti-Lantik 4 Anggota PPS Baru

1TULAH.COM, Muara Teweh – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Barito Utara (Barut), Kalteng, melantik dan mengambil sumpah sebanyak 4 orang anggota panitia pemungutan suara (PPS) kelurahan/desa di aula sekretariat KPU setempat, Sabtu, 12 Juli 2025.

Pelantikan tersebut dilaksanakan karena adanya pergantian anggota PPS, pada PPS Kelurahan Lanjas, Desa Gandring, Juju Baru dan Hurung Enep.

Pengambilan sumpah janji dilakukan secara langsung dan juga menggunakan perangkat virtual zoom kepada 2 anggota PPS Hurung Enep dan Juju Baru, dengan disaksikan oleh Ketua Bawaslu Barut Adam Parawansa Syahbubakar, anggota KPU Kalteng Dwi Sasono, anggota KPU Barut Roya Izmi Fitrianti, Kasat Intelkam Polres Barut AKP Erik Andersen dan anggota PPK setempat.

Para petugas PPS baru ini diambil sumpahnya dan membacakan fakta integritas, di antaranya memperlakukan secara adil, imparsial (setara) dan non-partisan kepada peserta pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi (cenderung mendukung) politik tertentu serta tanpa terkecuali.

Ketua KPU Barut, Siska Dewi Lestari, menjelaskan pergantian ini dikarenakan adanya anggota PPS yang mengundurkan diri disebabkan adanya profesi atau pekerjaan baru yang didapatkan bersangkutan.

Kemudian Siska berkata, badan ad hoc di KPU Barut seperti PPK dan PPS, dilakukan secara metode evaluasi, sehingga tidak serta merta semuanya mengambil dari pelaksanaan Pilkada 27 November kemarin.

“Ada yang dengan sendirinya mengundurkan diri dan hal lain yang memang harus kami lakukan evaluasi sehingga tidak bisa memenuhi persyaratan kembali,” terangnya.

Siska berpesan kepada anggota PPS yang baru dilantik agar bekerja mengikuti ketentuan atau aturan yang telah digariskan, terlebih saat ini pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Barut secara nasional sangat disorot.

“Semua mata di negara ini nantinya akan tertuju ke Barito Utara. Jadi kalau kita salah bergerak sedikit pasti akan sangat kelihatan,” kata Siska.

Dia memandang, anggota PPK dan PPS adalah pihak yang paling sangat mengerti bagaimana situasi dan kondisi lapangan atau wilayahnya masing-masing, maka mereka dipercaya untuk mengawal jalannya demokrasi di Barut ini.

“Semua kami percayakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengawal jalannya demokrasi di Barito Utara ini sampai dengan 6 Agustus mendatang,” ujarnya.

Untuk itu Siska meminta badan ad hoc (PPK dan PPS) untuk selalu menjaga komunikasi dan koordinasi yang berjenjang ke atasnya. Siska juga berpesan apabila ada yang perlu ditanyakan atau harus diselesaikan, segera komunikasikan

“Insyaallah kami di KPU kabupaten standby 24 jam. PPK juga harus stanby 24 jam jika ada PPS yang butuh penyelesaian,” imbuhnya.

Siska juga tidak dapat menerima alasan-alasan seperti berdalih baru bergabung menjadi anggota badan ad hoc KPU. Dia meminta semua harus belajar cepat dan serius baik terkait aturan ataupun arahan.

“Kami percaya kepada bapak ibu bisa memegang amanah ini dengan baik,” pungkas Siska.

Seperti diketahui, pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313 yang memerintahkan dilakukannya PSU untuk Barut. Maka PSU telah dijadwalkan pada 6 Agustus 2025 mendatang dan akan dilaksanakan di 270 TPS di seluruh wilayah Barut.

Editor: Aprie