Pemkab Barut Ikuti Peluncuran Indikator MCP 2025 KPK

1TULAH.COM, Muara Teweh – KPK RI kembali meluncurkan Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025 untuk memperkuat komitmen pencegahan korupsi di daerah.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut), Kalteng, mengikuti acara peluncuran indikator MCP 2025, melalui aplikasi Zoom bersama KPK, di Ruang Rapat Setda Lantai I, Rabu, 5 Maret 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh Inspektur Barut, Kepala Diskomifosandi, Kepala BKPSDM, dan beberapa kepala perangkat lainnya serta undangan terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan bahwa MCP yang sudah mulai berjalan sejak 2018 tersebut merupakan implementasi pelaksanaan korporasi dan sinergi antara KPK, BPKP dan Kementerian Dalam Negeri, dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah, agar semakin baik dan berdampak positif untuk percepatan terwujudnya ekosistem pencegahan anti korupsi.

“Harapannya MCP yang kini dilaksanakan dapat menghasilkan hasil yang paralel dengan yang ada di lapangan. Jangan sampai MCP skor nilainya tinggi namun berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan,” kata Sang Made Mahendra.

Pada kesempatan ini pula Irjen Kemendagri Sang Made menyampaikan dari 415 kabupaten, Barito Utara masuk dalam daftar daerah yang telah menetapkan anggaran pengawasan sesuai dengan Permendagri 15 Tahun 2024.

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam arahannya menyampaikan bahwa pencegahan yang paling efektif adalah penindakan.

Menurut Budi, pencegahan yang bersifat preventif seringkali dianggap hal yang sepele, oleh karena itu, penindakan merupakan pencegahan yang paling efektif karena bersifat represif.

Ketua KPK juga menjelaskan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya penegakan hukum tapi menjalar ke segala hal dan berhubungan dengan berbagai pihak

Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention dibuka secara simbolis dengan meniup peluit oleh Ketua KPK, Deputi Bidang Korsup KPK, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, serta Inspektur Jenderal Kemendagri.

Editor: Aprie