DPRD Sampaikan Keresahan Warga ke Kapolres Terkait Mahalnya ELpiji Bersubsidi di Barut

1TULAH.COM, Muara Teweh- Anggota DPRD Barut, H Tajeri menyampaikan keluhan warga masyarakat terkait mahalnya harga jual Elpiji bersubsidi di Barito Utara.

Keluhan warga itu disampaikannya kepada Kapolres Barito Utara yang baru, AKBP Singgih Febiyanto, saat bersilaturahmi ke Gedung DPRD setempat, Senin 13 Januari 2025.

“Saya atas nama DPRD dan warga masyarakat menyampaikan isu terkini dan menjadi keluhan warga masyarakat, bahwa elpiji 3 kg bersubsidi harganya naik mencapai Rp60 ribu. Masalah ini sudah lama tapi belum terselesaikan sampai sekarang,” kata Tajeri.

Anggota DPRD lainnya, Nety Herawati meminta Polres melakukan tindakan penertiban sehingga harga elpiji bersubsidi 3 kg bisa sesuai HET. “Memang benar ini masalahl lama yang belum terselesaikan sampai saat ini,” timpal Nety Herawati.

Sementara itu anggota DPRD lain, Taufik Nugraha menambahkan, ia menduga kuota elpiji bersubsidi 3 kg di Barito Utara kurang, dan perlu ditambah sehingga pasokan lancar dan harga bisa normal.

Menjawab tiga pertanyaaan anggota DPRD,Kapolres AKBP Singgih Febiyanto mengaku belum bisa menjawab apa yang disampaikan para anggota dewan.

“Saya baru menjabat di sini, pertanyaan dari anggota dewan kami tampung dulu dan secepatnya ada tindak lanjut termasuk kami akan berkordinasi terlebih dahulu dengan dinas terkait,” kata AKBP Singgih Febiyanto.

Kabag Ops Kompol Masriwiyono membenarkan masalah elpiji 3 kg bersubsidi belum tuntas. Polres dan Pemda sudah 7 kali rapat membahas elpiji bersubsidi 3 kg.

Polres sudah mengeluarkan rekomendasi, pertama melakukan sosialisasi bahwa elpiji diperuntukkan hanya golongan tertentu, dan ada dampak hukum jika menggunakan epliji tidak sesuai peruntukan.

Kedua, kita melakukan penertiban izin. “Ini masih belum maksimal kita lakukan bersama. Artinya yang boleh menjual elpiji hanya pangkalan dan tidak ada pengecer,” kata Kompol Masriwiyono.

Ketiga adalah pendindakan hukum. “Terkait tindakan hukum ini, kami polisi menunggu adanya laporan. Kalau dikatakan stok kurang, terbaru jawaban dari Pemda stok aman dan cukup,” tutupnya.

Dia menambahkan, meminta dukungan dan mendorong eksekutif dan legislatif agar sosialisasi dan penertiban izin dilaksanakan, termasuk pad langkah penindakan hukum sepanjang tidak berdampak pada perekonomian di Barito Utara.(*)

Penulis : Deni