PTUN Nyatakan Gugatan Sengketa Pilkades Pematang Limau Tak Dapat Diterima, Pemkab Seruyan Hormati Putusan

1TULAH.COM, SERUYAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan menyampaikan perkembangan terbaru sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pematang Limau yang melibatkan Syahroni sebagai penggugat dan Bupati Seruyan sebagai tergugat. Dalam perkara tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Keterangan resmi itu disampaikan melalui konferensi pers di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Seruyan, Senin (9/11/2026). Konferensi pers dipimpin Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan, Yudiansyah, S.Sos., didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes), Plt. Kepala Diskominfosantik, Kepala Bagian Hukum Setda, serta perwakilan Inspektorat Kabupaten Seruyan.

Putusan tersebut tercatat dalam perkara Nomor 19/G/2026/PTUN.PLK yang dibacakan melalui persidangan elektronik pada Rabu (4/11/2026). Majelis Hakim menyatakan gugatan Syahroni tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp538.500.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, penggugat dinilai tidak lagi memiliki kepentingan hukum untuk melanjutkan gugatan terhadap Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.3.2/290/2026 tertanggal 5 Juni 2026. Selain itu, tahapan pemungutan suara Pilkades Pematang Limau telah dilaksanakan pada 10 Juli 2026.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa Supiansyah, S.T., telah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa Pematang Limau berdasarkan Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/399/2026 tertanggal 3 Agustus 2026. Sementara itu, permohonan penundaan pelaksanaan keputusan bupati tidak dikabulkan oleh majelis hakim.

Menanggapi putusan tersebut, Yudiansyah menegaskan bahwa Pemkab Seruyan menghormati keputusan pengadilan sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.

“Pemerintah Kabupaten Seruyan menghormati putusan Majelis Hakim PTUN Palangka Raya. Kami memandang putusan ini sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang harus dihormati oleh semua pihak,” ujar Yudiansyah.

Ia juga menjelaskan bahwa putusan tersebut belum dapat dimaknai sebagai berakhirnya seluruh proses hukum. Sebab, para pihak masih memiliki hak untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami perlu menegaskan bahwa putusan ini belum berkekuatan hukum tetap. Pemerintah Kabupaten Seruyan tetap menghormati hak para pihak untuk menempuh upaya hukum banding sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Di sisi lain, Pemkab Seruyan memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Desa Pematang Limau tetap berjalan normal. Koordinasi antara DPMDes dan perangkat daerah terkait terus dilakukan guna memastikan tugas pemerintahan desa, pelayanan masyarakat, serta administrasi pemerintahan tetap terlaksana sebagaimana mestinya.

“Terlepas dari dinamika proses hukum yang berlangsung, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Desa Pematang Limau harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah,” tegas Yudiansyah.

Pemkab Seruyan juga mengimbau masyarakat, khususnya warga Desa Pematang Limau, agar tetap menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban. Masyarakat diminta menyikapi perkembangan perkara secara bijak serta tidak mudah terpengaruh atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Pemerintah daerah berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang berlangsung dan bersama-sama menjaga situasi tetap aman serta kondusif demi keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penulis : nordin

Editor : Dadang