KPK Minta Owner PT Maktour Bertahan di Indonesia Selama Penyidikan Kuota Haji

1TULAH.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau pemilik biro travel dan umrah PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur, agar tidak bepergian ke luar negeri selama proses penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Tahun 2023–2024 masih berjalan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pencegahan ke luar negeri dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidik agar pihak terkait tetap berada di dalam negeri dan dapat memenuhi panggilan pemeriksaan.

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan agar proses penyidikan dapat berlangsung secara efektif dan lancar.

Dalam rangkaian penyidikan tersebut, Masyhur menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Senin, sekitar pukul 10.05 WIB.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap mantan Staf Khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, yang dipanggil lebih awal pada hari yang sama.

Sebelumnya, KPK mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji pada 9 Agustus 2025 dan mengumumkan potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai lebih dari Rp1 triliun.

KPK juga menetapkan pencegahan ke luar negeri terhadap tiga orang, yakni Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz, dan Fuad Hasan Masyhur.

Pada 9 Januari 2026, KPK mengumumkan dua orang dari tiga pihak yang dicegah telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz.

Sementara itu, Panitia Khusus Hak Angket Haji DPR juga menemukan sejumlah kejanggalan, terutama terkait pembagian kuota tambahan haji 2024 yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Penulis : Laili R